Peweimalang.com, Kota Malang – Rencana pemecahan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Malang segera bergulir.
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkar) yang selama ini berada di bawah naungan Satpol PP dipastikan bakal menjadi perangkat daerah (PD) mandiri dengan posisi yang sejajar dengan Satpol PP.
Selain Damkar, pemecahan OPD ini juga akan menyasar sektor ketenagakerjaan, yakni Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) yang sebelumnya menyatu dengan Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) atau dikenal sebagai Disnaker-PMPTSP, turut disiapkan untuk menjadi perangkat daerah tersendiri.
Anggota Komisi A DPRD Kota Malang sekaligus Ketua Fraksi Gerindra, Danny Agung Prasetyo, mengungkapkan bahwa dari seluruh rencana pemecahan OPD tersebut, Damkar menjadi prioritas utama yang paling mendesak untuk segera direalisasikan.
“Prioritas utama yang mendesak untuk segera dipecah adalah Damkar, harus dipisah dari Satpol PP karena menyangkut fungsi penanggulangan bencana kebakaran,” ujar Danny, Kamis (17/9/2026).
Kendati pemecahan OPD ini dinilai penting, prosesnya masih dihadapkan pada tantangan finansial.
Komisi A mencatat adanya kendala anggaran, di mana setiap pembentukan satu OPD baru membutuhkan biaya minimal sekitar Rp10 miliar.
Saat ini, kondisi anggaran yang tersedia masih belum sepenuhnya siap, sehingga penataan harus dilakukan secara bertahap dan terukur.
Seiring dengan rencana peningkatan status Damkar menjadi perangkat daerah tersendiri, Komisi A juga memproyeksikan penguatan sarana dan prasarana pendukung.
Mengingat masifnya pertumbuhan pembangunan gedung bertingkat dan hotel di Kota Malang, dewan merencanakan pengadaan unit mobil pemadam kebakaran baru pada tahun 2027 guna mengoptimalkan respons cepat terhadap potensi darurat di kawasan perkotaan.
