Pemkot Malang Percepat Penerbitan Sertifikat Laik Higienis Sanitasi untuk SPPG di Kota Malang

Peweimalang.com, Kota Malang – Pemerintah Kota (Pemkot) Malang melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) mempercepat penerbitan Sertifikat Laik Higienis Sanitasi (SLHS) bagi penyelenggara layanan penyedia makanan bergizi gratis (MBG).

Kepala Dinkes Kota Malang, Husnul Muarif menjelaskan bahwa SLHS hanya dapat diberikan setelah penyelenggara memenuhi sejumlah tahapan standar.

“Pertama, harus ada pelatihan penjamah di SPPG. Kemudian dilanjutkan inspeksi kesehatan lingkungan oleh Puskesmas, serta pemeriksaan laboratorium di LAPKESDA, baik fisik maupun mikrobiologi,” kata Husnul, Jumat (3/10/2025).

Setelah ketiga syarat tersebut terpenuhi, Dinkes akan menertibkan rekomendasi sebelum SLHS diajukan ke tahap pengajuan. Meski begitu, Husnul menegaskan sertifikat bisa dicabut jika dalam evaluasi ditemukan pelanggaran.

“Jika penjamah makanan tidak menerapkan hasil pelatihan, nilai inspeksi kesehatan lingkungan menurun, atau kualitas air sesuai standar, kami berhak memberikan rekomendasi perbaikan. Bila tidak ada tindak lanjut, sertifikat akan dicabut,” jelasnya.

Ia juga menambahkan, apabila sebuah penyelenggara terbukti menyebabkan kasus keracunan, maka investigasi menyeluruh akan dilakukan sebelum pencabutan sertifikat diputuskan. Sejauh ini, ada 10 penyelenggara makanan di Kota Malang yang sudah mengajukan SLHS.

“Kita lakukan pelatihan penjamah dulu,” tambahnya.

Sementara itu, salah satu pengelola dapur Makan Bergizi Gratis (MBG), SPPG Celaket juga tengah mengurus penertiban SLHS. Pengelola SPPG Celaket, Hanan Jalil menegaskan bahwa pihaknya juga melibatkan ahli gizi hingga akuntan dalam pengelolaan dapur untuk menjamin kualitas makanan.

“Ketetapan yang saya buat memang saya perketat sejak awal. Memang itu harus dilakukan,” tegasnya.

Hanan menambahkan, SPPG Batik Celaket mampu menyiapkan sekitar 4.500 porsi makanan. Namun, jumlah distribusi tetap menyesuaikan kebutuhan sekolah. SPPG Batik Celaket menunggu sertifikasi SLHS dan sertifikasi halal.

“Semua sudah selesai 100 persen, tinggal tunggu peninjauan,” katanya.

Ia menegaskan keberhasilan program MBG bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan partisipasi masyarakat.

“Program ini adalah program cerdas untuk mencerdaskan bangsa. Jangan sampai pemerintah bekerja sendiri sementara masyarakat acuh. Kalau semua terlibat, saya yakin cita-cita besar Indonesia Emas bisa terwujud,” tutupnya.