Fenomena Motor Brebet Usai Isi Pertalite, Bahlil: Kalau Terbukti ada Kesalahan Pertamina, akan Ditindak Tegas

Peweimalang.com, Kota Malang- Fenomena motor brebet usai mengisi bahan bakar Pertalite kini menimbulkan keresahan di sejumlah daerah di Jawa Timur. Dalam beberapa hari terakhir, laporan serupa muncul dari Bojonegoro, Tuban, Sidoarjo, hingga Lamongan.

Banyak warga mengeluhkan motor mereka tersendat, kehilangan tenaga, bahkan mogok setelah mengisi bahan bakar jenis tersebut. Kondisi itu membuat sejumlah bengkel kewalahan menangani kendaraan dengan keluhan serupa.

Menanggapi hal ini, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan pemerintah segera turun tangan menyelidiki dugaan adanya masalah pada distribusi Pertalite.

Ia mengungkapkan, begitu tiba di Jawa Timur, dirinya langsung memanggil jajaran Direksi Pertamina Patra Niaga, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), serta Lembaga Minyak dan Gas Bumi (Lemigas) untuk menerima laporan awal.

“Sekarang tim saya masih berada di daerah sini (Jatim, red), nanti setelah ini saya akan rapat dengan mereka di airport. Kalau kemudian ditemukan ada pelanggaran yang dilakukan oleh Pertamina, maka pemerintah akan memberikan sanksi tegas,” ujar Bahlil usai menghadiri Tanwir Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) di UMM Dome, Kota Malang, Selasa (28/10/2025).

Bahlil menegaskan, penyelidikan masih berlangsung dan hasil pemeriksaan kualitas bahan bakar. Ia memperkirakan laporan lengkap akan diterima dalam satu hingga dua hari ke depan.

“Besok saya akan memimpin rapat di Jakarta bersama tim investigasi,” tambahnya.

Menurutnya, Kementerian ESDM telah menurunkan tim gabungan yang terdiri dari Ditjen Migas, Lemigas, BPH Migas, dan Pertamina Patra Niaga untuk menelusuri sumber permasalahan. Ia menyebut, seluruh distribusi bahan bakar jenis solar, bensin, dan Pertalite di SPBU memang berada di bawah tanggung jawab Pertamina Patra Niaga.

Ketika disinggung mengenai kemungkinan adanya tindakan sabotase, Bahlil menilai hal tersebut masih terlalu dini untuk disimpulkan. Ia menekankan bahwa seluruh proses harus didasarkan pada hasil kajian tim investigasi di lapangan.

Ketua Umum Partai Golkar ini juga menampik anggapan bahwa fenomena motor rusak terkait dengan pencampuran etanol. Ia menjelaskan bahwa kebijakan mandatori etanol baru akan diterapkan pada 2027, dengan tujuan mendorong energi bersih serta mengurangi impor bahan bakar fosil.

“Mandatori etanol belum berjalan. Itu baru akan diterapkan dua tahun lagi sebagai bagian dari upaya menciptakan energi ramah lingkungan dan membuka lapangan kerja baru,” jelasnya.

Mengenai potensi kerusakan kendaraan yang diakibatkan oleh BBM, Bahlil menyebut pemerintah akan memastikan tanggung jawab penuh Pertamina jika terbukti ada kelalaian dalam distribusi bahan bakar.

“Kalau memang itu benar rusak, saya minta nanti Pertamina untuk menanggung semuanya, untuk memberesin semuanya.
Bahkan saya akan meminta kepada Pertamina untuk membuat pos pengaduan,” tegasnya.