Peweimalang.com, Jakarta – Pemerintah menegaskan komitmennya untuk memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan berbagai program strategis nasional. Sedangkan langkah yang diambil guna memastikan seluruh kebijakan berjalan secara akuntabel dan bersih dari praktik korupsi.
Hal ini disampaikan, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, pada beberapa hari lalu, di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta. Dia menegaskan, semangat kita adalah betul-betul berusaha sekeras-kerasnya untuk memerangi budaya korupsi di Indonesia. Sedangkan penguatan pengawasan ini berlaku bagi seluruh program pemerintah yang dijalankan oleh kementerian maupun lembaga. Oleh karena itu, pemerintah akan mengoptimalkan fungsi badan-badan pengawasan yang ada.
“Seluruh program pasti harus diawasi. Seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Lembaga tersebut melakukan audit internal keuangan secara rutin terhadap seluruh proses di masing-masing kementerian dan lembaga, yang dimonitoring langsung oleh Presiden Prabowo Subianto,” terangnya.
Selain pengawasan institusional, lanjut Prasetyo, Presiden Prabowo juga turun langsung melakukan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap pelaksanaan program-program prioritas. Sebagai Kepala Negara sekaligus Kepala Pemerintahan, Presiden secara rutin menerima laporan perkembangan dari seluruh kementerian dan lembaga. Langkah ini dilakukan untuk memastikan target pembangunan nasional dapat tercapai sesuai rencana.
“Jadi Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan memang rutin memonitor dan mengevaluasi seluruh program di semua kementerian,” paparnya.(*).
