Peweimalang.com, Kota Malang – Pemerintah Kota (Pemkot) Malang resmi melantik dan mengukuhkan sebanyak 176 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam agenda mutasi dan promosi jabatan di lingkungan Pemkot Malang.
Langkah strategis ini ditetapkan langsung oleh Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, melalui Keputusan Wali Kota Malang Nomor 800.1.3.3/25/35.73.502/2026 tentang Pengangkatan dalam Jabatan.
Kebijakan tersebut mencakup pemberhentian dari jabatan lama, pengangkatan ke jabatan baru, hingga hak tunjangan jabatan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Seluruh pejabat yang dilantik langsung mengantongi Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) dan resmi bertugas per hari pelantikan.
Dalam pergeseran kali ini, sejumlah posisi penting di lingkungan Pemkot Malang mengalami perombakan, seperti Staf Ahli Bidang Pembangunan, Kesejahteraan Rakyat, dan SDM Kota Malang, yang dijabat oleh Budi Utomo, ST, MT, sebelumnya Kabag Organisasi Setda Kota Malang.
Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Malang, kini dijabat oleh Arief Sugiarto, S.STP, M.Si.
Sedangkan, Sekretaris DPRD Kota Malang kini Dijabat oleh Nurul Rahmawati, S.STP, M.Si., dan Drs. Gamaliel Raymond Hatigoran Matondang, M.AP resmi dilantik sebagai pejabat definitif Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Malang, setelah sebelumnya menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt.).
Untuk jabatan Camat Lowokwaru, kini dijabat oleh Yuyun Andri Pawarti, S.STP, M.Si, yang sebelumnya menjabat sebagai Kabag Pemerintahan Setda Kota Malang.
Selain jabatan pimpinan di atas, pengisian posisi juga merambah puluhan sekretaris dinas, kepala bidang, sekretaris kecamatan, kepala bagian, hingga jajaran lurah dan kepala subbagian di berbagai unit kerja.
Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menjelaskan bahwa rotasi ini merupakan bentuk penyegaran birokrasi guna meningkatkan efektivitas kinerja serta mengoptimalkan pelayanan publik kepada masyarakat.
Wahyu mengungkapkan, sekitar 60 hingga 70 persen dari total 176 pejabat yang dilantik difokuskan untuk mengisi kekosongan jabatan di tingkat kelurahan, seperti posisi Sekretaris Lurah (Seklur) maupun Kepala Seksi (Kasi).
Langkah ini diambil untuk menindaklanjuti masukan dari DPRD Kota Malang agar pelayanan di lini terdepan semakin solid.
“Kelurahan ini merupakan ujung tombak untuk mengawal program-program pemerintah. Kasihan Pak Lurah kalau selama ini tidak punya staf. Makanya alhamdulillah, hari ini 60 sampai 70 persen kita fokuskan untuk mengisi kekosongan di tingkat kelurahan,” ujar Wahyu.
Meski undangan pelantikan disampaikan secara mendadak pada pagi hari pelaksanaan, Wahyu memastikan seluruh proses penetapan dan regulasi telah berjalan sesuai prosedur tanpa mengganggu keabsahan acara.
Terkait pengangkatan Raymond Matondang sebagai Kepala DLH Kota Malang secara definitif, Wahyu menilai pertimbangan utamanya adalah rekam jejak dan kapabilitas yang bersangkutan selama menjadi Plt., termasuk keberhasilan meraih sejumlah penghargaan lingkungan.
“Pak Raymond sudah menjalankan tugas dengan baik, dari Plh hingga Plt. Beliau juga punya tanggung jawab besar, salah satunya menyelesaikan penanganan TPA yang terbakar. Saya rasa kapasitas dan kapabilitasnya sangat sesuai,” tegas Wahyu.
Sementara itu, menanggapi masih banyaknya kekosongan pada Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama, Wahyu mengakui adanya tantangan berupa gap atau kesenjangan antara jenjang pengawas dan JPT Pratama.
Pemkot Malang saat ini tengah menyusun langkah lanjutan untuk pengisian jabatan yang masih kosong tersebut pada pekan depan.
