Peweimalang.com, Kota Malang – Bumi tengah menghadapi krisis ekologis yang kian mengkhawatirkan. Berdasarkan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat di tahun 2024 lalu sebagai tahun terpanas secara global dengan anomali suhu1880, dengan anomali suhu mencapai 1,48 derajat celcius (°C). Dampaknya terasa nyata di Indonesia, salah satunya di Jakarta yang mengalami suhu di atas 34°C selama 28 hari berturut-turut pada Juli 2025.
Selain itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan kerugian akibat bencana hidrometeorologi sepanjang 2024 melonjak 42 persen mencapai Rp 89,3 triliun. Namun, di tengah urgensi ini, respons masyarakat dan industri dinilai masih terjebak dalam greenwashing atau simulasi kepedulian (simulacra) tanpa menyentuh akar masalah.
Meskipun kampanye gaya hidup sehat dan produk ramah lingkungan marak di media sosial, data menunjukkan kerusakan ekologis terus memburuk.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mencatat produksi sampah plastik nasional tetap tinggi di angka 18,2 juta ton per tahun. Sementara, temuan Greenpeace Indonesia menunjukkan 63 persen produk berlabel eco friendly di marketplace tidak memiliki sertifikasi Life Cycle Assessment (LCA) yang memadai. Sedangkan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) melaporkan emisi sektor aviasi justru meningkat 19 persen, mengabaikan popularitas skema kompensasi karbon.
Para ahli menilai penanganan krisis tidak bisa hanya dibebankan pada perubahan perilaku individu atau sekadar aksi simbolik seperti membeli tumbler dan menanam pohon seremonial. Sehingga diperlukan hijrah ekologi atau sebuah transformasi struktural dan cara pandang. Diperlukan penerapan Extended Producer Responsibility (EPR), untuk memaksa produsen dan industri besar bertanggung jawab atas limbah produk mereka dari hulu ke hilir, bukan hanya mendisiplinkan konsumen kecil.
Dan juga pendekatan Deep Ecology, yang mengadopsi pemikiran filosofis seperti konsep Land Ethic Aldo Leopold dan Deep Ecology Arne Naess, yang memandang alam memiliki nilai intrinsik untuk dijaga, bukan sekadar komoditas ekonomi. Selain itu, juga pendekatan Teologis (Perspektif Islam), yang mengintegrasikan kesadaran lingkungan sebagai bagian dari ibadah dan tanggung jawab moral spiritual, berdasarkan prinsip manusia sebagai khalifah (penjaga bumi), larangan berlebih-lebihan (tabzir), dan menjaga keseimbangan alam (mizan).
Kesimpulan: Bumi tidak kekurangan informasi maupun teknologi untuk mengatasi perubahan iklim. Saat ini dibutuhkan saat yakni keberanian politik dan regulasi tegas untuk menggeser fokus dari politik simbol menuju tanggung jawab nyata yang berkelanjutan.(*).
Oleh: Dr Zainal Habib, SH, MH Dosen UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan Ketua Pimpinan Pusat Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (PP ISNU)
