Keterlibatan TNI Tangani Aksi Unjuk Rasa Disesalkan Dekan Fakultas Hukum UB
- calendar_month Rab, 3 Sep 2025
Dekan FH UB Assoc. Prof. Aan Eko Widiarto, S.H.,M.Hum. (Agung Budi)
Peweimalang.com, Kota Malang – Dekan Fakultas Hukum (FH) Universitas Brawijaya (UB), Assoc. Prof. Aan Eko Widiarto, S.H.,M.Hum., menilai pelibatan TNI dalam pengamanan aksi maupun objek sipil merupakan langkah yang berlebihan dan tidak tepat secara ketatanegaraan.
Menurutnya, hal ini cukup berlebihan dikarenakan tentara harus turun kedalam aspek-aspek yang masih di level keamanan. Ia menambahkan bahwa tugas menjaga keamanan sepenuhnya berada di ranah kepolisian, bukan militer.
“Sebenarnya ini masih di level keamanan, tugasnya polisi. Tetapi problemnya justru karena polisinya sendiri, sehingga tidak bisa menjalankan tugas secara maksimal,” kata Aan, Rabu (3/9/2025).
Aan menegaskan bahwa yang paling keras seharusnya Brimob. Namun, saat ini permasalahan utamanya malah pada Brimob yang menjadikan situasinya kontradiktif.
Ia juga menjelaskan bahwa keterlibatan TNI dalam konteks pengamanan sipil menyalahi konstitusi. Menurutnya, kehadiran tentara hanya bisa dimaklumi dari sisi taktis untuk mendampingi polisi, tetapi secara ketatanegaraan tetap salah.
“Deployment pasukan itu ya untuk perang, untuk pertahanan. Kalau penjagaan tidak, karena polisi juga punya Badan Pemelihara Keamanan (Baharkam) untuk objek-objek vital,” tandasnya.
Menurut Aan, langkah tegas yang sesuai hukum lebih dibutuhkan masyarakat daripada intimidasi. Aan menyebutkan bahwa ketidakpuasan publik muncul karena partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan terhenti di tengah jalan. Aspirasi dinilai tidak tersampaikan baik kepada DPR maupun pemerintah.
“Ujung-ujungnya ketidakpuasan itu karena partisipasi masyarakat sudah mentok. DPR seolah bukan wakil rakyat, pemerintah juga jauh, akhirnya masyarakat cari jalan sendiri. Tuntutan rakyat sebenarnya sederhana, tinggal selesaikan saja, ini PR pemerintah,” pungkasnya.
Ia menilai saat ini teknologi semakin berkembang dan masyarakat semakin cerdas dan kritis. Sehingga pemerintah harus berhati-hati dalam mengambil keputusan.
“Netizen semakin cerdas, jangan sampai legitimasi aparat jatuh di mata masyarakat,” tutupnya.
- Penulis: Agung Budi
- Editor: PWI Malang Raya
Saat ini belum ada komentar