Bupati Malang Diingatkan Ormas Jangan Pilih Kepala Dinas Bermasalah

Peweimalang.com, Kabupaten Malang – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang akan kembali melakukan mutasi jabatan, yakni 10 Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sedangkan puluhan pejabat yang di mutasi itu mengikuti tes asesmen dan job fit proper test atau test kelayakan. Sehingga dengan adanya mutasi tersebut, biar agar ada penyegaran di lingkungan OPD. Bahkan, ada beberapa Kepala OPD yang dianggap bermasalah dalam kinerjanya.

Selain itu, dengan akan dilakukan mutasi pada jabatan eselon IIB tersebut, memang hal ini ada tiga oknum Kepala OPD yang diduga melakukan pelanggaran, salah satunya mereka telah diduga meminta sejumlah uang kepada Sekretaris Camat (Sekcam) agar bisa dilantik sebagai Camat. Modusnya adalah menawarkan Sekcam supaya masuk daftar dilantik sebagai Camat, yang ditarik uang bervariasi. Padahal, Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) sudah menetapkan siapa-siapa yang akan dilantik sebagai Camat, atau daftar Camat yang disetujui Bupati Malang bocor.

Sementara, ada beberapa pejabat di lingkungan Pemkab Malang berspekulasi bahwa oknum pejabat ytersebut rival dari pencalonan Sekretaris Daerah (Sekda) yang digelar pada beberapa bulan lalu. Sehingga dengan rencana akan dilakukan mutasi 10 Kepala OPD, maka salah satu Ketua Organisasi Masyarakat (Ormas) yang tidak mau disebut nama lembaganya, asal Kabupaten Malang Muhamad Kahar, Senin (20/10), kepada wartawan mengingatkan, bahwa dalam memilih pejabat di lingkungan Pemkab Malang, Bupati Malang harus benar-benar selektif. Dan jangan asal pilih pejabat, karena rumor yang berkembang di masyarakat, untuk menetapkan nama pejabat duduk di kursi Kepala Dinas diduga selalu banyak tekanan dari pihak luar, agar nama yang diusulkan bisa lolos untuk menempati posisi yang diinginkan oligarki.

“Ini yang menjadi kekhawatiran kami dan masyarakat Kabupaten Malang. Karena jika itu benar ada intervensi dari oligarki, maka akan merusak sistem di pemerintahan itu sendiri. Karena memilih pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah hak prerogratif atau hak istimewa Kepala Daerah,” tegasnya.

Secara terpisah, Sekda Kabupaten Malang Budiar Anwar membenarkan, jika Pemkab Malang bakal melakukan mutasi 10 Kepala OPD di lingkungan Pemkab Malang. Sedangkan dalam mutasi pejabat tersebut, pihaknya sudah cukup hati-hati untuk memutasi pehabat yang memiliki pangkat eselon IIB. Dan dirinya sudah melakukan job fit proper test di ruangannya, pada Kamis (16/10). Salah satunya adalah Staf Ahli drg Mahendrajaya, Sekretaris DPRD Kabupaten Malang Bagus Sulistyawan, Kepala Dinas Pertanahan Abdul Kodir, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Subur Hutagalung, dan Kepala Dinas Perikanan Victor Sembiring.

“Kewenangan yang memilih pejabat itu adalah Bupati Malang, karena kami hanya mengusulkan nama saja. Sehingga dari 10 orang pejabat yang akan di mutasi itu, tentunya kami menunggu rekomendasi dari Bupati Malang HM Sanusi,” paparnya.