Peweimalang.com, Jakarta – Pemerintah menegaskan komitmennya dalam memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan berbagai program strategis nasional, Hal ini guna untuk memastikan seluruh kebijakan dapat berjalan secara akuntabel dan bebas dari praktik korupsi.
Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam keterangannya pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada beberapa hari lalu. Menurutnya, pemerintah semangat dan betul-betul mau berusaha sekeras-kerasnya memerangi budaya korupsi di negeri ini. Sehingga pemerintah melakukan penguatan pengawasan yang berlaku untuk seluruh program pemerintah, yang dijalankan oleh kementerian dan lembaga. “Oleh karena itu, pemerintah melalui sejumlah badan pengawasan akan terus mendorong fungsi pengawasan untuk menjalankan tugas secara optimal,” paparnya.
Sesungguhnya, lanjut dia, seluruh program pasti harus dilakukan pengawasan, seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang tugas fungsinya mengaudit internal keuangan pemerintah. Sehingga seluruh kementerian dan Lembaga secara rutin ada pengawasan terhadap seluruh proses di kementerian dan lembaga masing-masing. Dan selain pengawasan institusional, maka Presiden Prabowo Subianto secara langsung melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program-program prioritas pemerintah.
Sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, terang Prasetyo, Presiden secara rutin menerima laporan perkembangan program dari seluruh kementerian dan lembaga guna memastikan target pembangunan dapat tercapai sesuai rencana.
“Jadi Presiden Prabowo sebagai Kepala Negara, Kepala Pemerintahan, memang rutin seluruh program, seluruh kementerian dilakukan monitoring, dan dilakukan evaluasi,” tandasnya.(*).
