Peweimalang.com, Jakarta – Isu kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM), per tanggal 1 April 2026, akibat pengurangan pasokan, ternyata tidak terbukti adanya kenaikan BBM. Sehingga sempat membuat masyarakat Indonesia panic buying atau rasa takut berlebihan kelangkaan BBM. Dan agar tidak terjadi keresahan di tengah masyarakat, maka pemerintah tetap berpihak kepada rakyat untuk tidak menaikan BBM, meski tengah geopolitik dan geoekonomi yang Berat.
Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya, Rabu (1/4), kepada wartawan menyambut baik dan mengapresiasi pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam konferensi pers tentang Kebijakan Pemerintah dalam Mitigasi Risiko dan Antisipasi Dinamika Global secara daring dari Korea Selatan, pada Selasa (31/3) kemarin, yang menegaskan tidak ada kenaikan harga BBM bersubsidi maupun non subsidi. “Kami memberikan apresiasi tinggi atas komitmen pemerintah yang tegas. Meski di tengah gejolak geopolitik dunia yang semakin memanas konflik di Timur Tengah yang masih berlanjut. Padahal, saat ini harga minyak mentah dunia terus tertekan naik,” ujarnya.
Ditambah lagi, lanjut dia, geo ekonomi global yang penuh ketidakpastian, inflasi energi, dan disrupsi rantai pasok, banyak negara terpaksa menaikkan harga BBM dalam waktu dekat, namun Indonesia memilih jalan berbeda. Sedangkan keputusan mempertahankan harga BBM stabil, hal ini merupakan bukti nyata bahwa Pemerintah Indonesia berjuang keras dan berpihak sepenuhnya kepada rakyat. Sehingga kita tahu tekanan dari luar sangat besar. Tapi pemerintah tidak mau membebani rakyat kecil, nelayan, petani, pedagang kecil, dan transportasi publik dengan kenaikan harga. Hal ini adalah bentuk perjuangan nyata untuk menjaga daya beli masyarakat, menjaga inflasi domestik tetap terkendali, dan memastikan roda ekonomi rakyat terus berputar.
“Komisi XII DPR RI akan terus mengawal kebijakan ini agar subsidi BBM tepat sasaran, transparan, dan tidak disalahgunakan. Dan pemerintah telah menunjukkan bahwa di tengah badai geopolitik dan geoekonomi, kedaulatan energi dan kesejahteraan rakyat tetap menjadi prioritas utama. Dan kami mendukung penuh langkah pemerintah ini,” pungkasnya.(*).
