Akademisi UB juga Kritik Rencana Pembangunan Gedung DPRD Kota Batu
- calendar_month 21 jam yang lalu
Potret gedung DPRD Kota Batu yang masih terlihat layak. (Foto: Dafa)
Peweimalang.com, Kota Batu – Rencana pembangunan Gedung DPRD Kota Batu senilai Rp70 miliar memicu gelombang kritik dari berbagai kalangan. Penolakan datang dari masyarakat, aktivis HAM, seniman, hingga kelompok kerja (Pokja) Peningkatan Status Kota Batu yang menilai proyek tersebut tidak relevan dengan kebutuhan publik.
Proyek yang direncanakan berdiri di Jalan Hasanudin, Kecamatan Junrejo, itu dianggap hanya akan menguntungkan 30 anggota dewan beserta stafnya. Sejumlah akademisi pun ikut angkat suara, salah satunya Dosen FISIP Universitas Brawijaya Malang, Dr. M. Lukman Hakim.
“Pembangunan gedung DPRD tidak bersifat mendesak. Justru bisa menjadi beban berat bagi keuangan daerah,” tegas Lukman.
Dosen FISIP Universitas Brawijaya Malang, Dr. M. Lukman Hakim.
Ia menjelaskan, dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2026, pendapatan Kota Batu diperkirakan mencapai Rp1,11 triliun. Sementara itu, belanja dipatok Rp1,18 triliun, sehingga APBD sudah mengalami defisit sekitar Rp75 miliar.
“Tanpa proyek gedung DPRD, defisit hanya sekitar Rp5 miliar. Itu jauh lebih ringan. Maka wajar bila kebijakan ini dipertanyakan, apalagi masih banyak program prioritas yang menyangkut kebutuhan masyarakat luas,” ujarnya.
Menurut Lukman, dana Rp70 miliar akan lebih bermanfaat jika dialokasikan untuk layanan dasar. Misalnya memperluas akses kesehatan hingga tingkat desa dan kelurahan, mendukung program seribu sarjana guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), serta memperkuat pemberdayaan pasca-graduasi Program Keluarga Harapan (PKH).
“Dua sektor penting ini, kesehatan dan pendidikan, sangat menentukan kualitas SDM Kota Batu. Tanpa penguatan di bidang tersebut, warga hanya akan menjadi penonton di tengah pesatnya industri pariwisata,” tambahnya.
Ia juga mengingatkan, tanpa program pemberdayaan lanjutan bagi keluarga penerima PKH, potensi munculnya gelombang kemiskinan baru justru semakin besar.
“Karena itu, saya menilai pembangunan gedung DPRD tidak tepat waktu, tidak prioritas, dan hanya menambah beban fiskal daerah,” tegasnya.
- Penulis: Dafa
- Editor: PWI Malang Raya
Saat ini belum ada komentar