Pemotongan Anggaran Belanja Modal dan Dinas DPUPRPKP Jadi Sorotan, DPRD Pertanyakan Pembangunan Kota Malang

Peweimalang.com, Kota Malang – Rapat Paripurna DPRD Kota Malang membahas mengenai penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun 2025. Rapat Paripurna ini dilaksanakan di Ruang Rapat Paripurna, Jumat (18/7/2025).

Juru Bicara Fraksi Nasdem PSI, Donny Victorius menyoroti belum adanya pengurangan anggaran pada Dinas PUPR sebesar Rp26,6 miliar. Pada neraca Belanja Modal, alokasi belanja modal untuk Gedung dan bangunan turun sebesar Rp. 11,7 miliar serta belanja modal untuk Jalan, Jaringan dan Irigasi turun sebesar Rp29,5 miliar.

Pemangkasan tersebut menjadi tanda tanya bagi Fraksi Nasdem-PSI mengingat bahwa pembangunan di Kota Malang masih menjadi sebuah pekerjaan rumah.

Nasdem-PSI juga mendorong penambahan alokasi anggaran insidentil yang hanya dialokasikan sebesar Rp19 miliar.

“Alokasi anggaran insidentil ini sangat penting kaitannya dalam merespon kebutuhan pembangunan yang bersifat mendesak dan sewaktu-waktu yang sejalan dengan prioritas program Pemkot Malang, sedot banyu dan sapu lobang,” ujar Donny, Jumat (18/7/2025).

Juru Bicara fraksi PKS, Bayu Rekso Aji juga mempertanyakan perihal pemangkasan anggaran Dinas PUPR sebesar Rp28,7 miliar. Ia mempertanyakan kenapa hal tersebut dipangkas, mengingat pembangunan di Kota Malang masih banyak yang perlu dibenahi.

“Sebab seperti yang kita ketahui, masih banyak hal yang perlu dibenahi, seperti permasalahan banjir dan jalan berlubang di Kota Malang,” kata Bayu.

Fraksi Gerindra dengan juru bicara, Lelly Thresiyawati menanyakan bagaimana optimalisasi pembangunan di Kota Malang mengenai sektor krusial seperti jalanan, gedung dan jaringan. Ia menambahkan bahwa saat ini pengurangan sebesar Rp28,7 miliar sehingga dampak apa saja yang akan terjadi akibat pengurangan anggaran tersebut.

“Berkurangnya belanja modal sebesar 15,61 persen dan pengurangan anggaran Dinas PUPR sebesar Rp28,7 miliar sangat berdampak pada sektor krusial seperti jalan hingga infrastruktur,” ucap Lelly.

Sementara itu, Fraksi PKB menilai Pemerintah Kota Malang harus memperhatikan rencana pembangunan Pasar Gadang. Ia menyebut Fraksi PKB menyebut bahwa anggaran yang digunakan mencapai Rp1,3 miliar untuk penyewaan  lahan yang akan digunakan para pedagang.

Fraksi PKB juga menanyakan bagaimana kebijakan dan komposisi anggaran pada KUA-PPAS tahun 2025, serta melihat berapa sisa anggaran yang bisa dimanfaatkan untuk pembenahan jalan berlubang ini.

Fraksi PDIP, melalui juru bicaranya, Sonny Rudiwiyanto juga mempertanyakan perihal pengurangan anggaran OPD seperti Dishub,Dispora,DPUPRKP, Bapenda, BPPD, BKAD serta Pariwisata. Menurutnya, OPD tersebut memiliki tugas yang sangat vital untuk Kota Malang.

“OPD-OPD tersebut memiliki tugas yang sangat vital untuk Pembangunan dalam semangat dasabakti menuju Malang Mbois,” ungkapnya.

Sri Mulyana, juru bicara fraksi Golkar menilai penurunan proyeksi belanja modal dalam APBD dapat berdampak negatif. Ia menambahkan penurunan sebesar 15,16 persen dan menanyakan perihal tersebut sudah sesuai dengan HKPD No. 1 tahun 2022.

“Penurunan belanja modal ini bisa berdampak negatif bagi Kota Malang karena dapat menghambat infrastruktur, mengurangi ketersediaan fasilitas publik, serta memperlambat pertumbuhan ekonomi daerah,” pungkasnya.

Melalui juru bicara fraksi DAMAI, Wiwik Sulaiha menyampaikan terdapat 8 program prioritas nasional. Ia menanyakan bahwasanya bagaimana langkah dan trobosan Kota Malang dalam menyukseskan program tersebut, mengingat terdapat pemangkasan anggaran pada belanja modal dan Dinas  PUPR.

“Melanjutkan pengembangan infrastruktur merupakan salah satu program prioritas nasional, Sehingga pemerintah harus mengambil langkah atau trobosan untuk menyukseskan program tersebut,” tandasnya.