Peweimalang.com, Malang Kota – DPRD Kota Malang gelar rapat Paripurna penyampaian Pendapat Fraksi terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Rapat ini menyoroti langsung mengenai ekonomi kreatif dan digitalisasi.
Dalam kesempatan rersebut Wakil Wali Kota Malang, Ali Muthohirin menyatakan kesepakatannya bahwa Kota Malang harus memiliki kemandirian fiskal. Ia mengatakan bahwa ada usulan baik mengenai ketergantungan terhadap APBD terutama sektor ekraf.
“Potensi pendapatan misalnya parkir menjadi poin terpenting dan kami akan kuatkan. Tidak hanya itu, digitalisasi pada retribusi pasar juga akan kami kuatkan,” jelas Ali, Kamis (10/7/2025).
Wakil Walikota ini menyadari bahwa potensi digitalisasi sangat besar untuk PAD. Ia menambahkan bahwa parkir Gajayana yang awalnya manual sebulan masih 15 kemudian naik menjadi 100.
“Hal-hal seperti ini penting untuk ditingkatkan,” tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita mengatakan bahwa Kota Malang sebagai Kota Kreatif bukan lagi soal rencana namun sudah ditetapkan.
“Kami berharap ini bisa menjadi motivasi kedepannya yaitu Kota Malang sebagai Kota Kreatif,” kata Amithya.
Mengenai kemandirian fiskal, Amithya mengatakan pihaknya sudah melakukan monitor setiap tahunnya. Ia menyebut di tahun 2024 saja, secara pendapatan mencapai 111 persen dari pusat (dana transfer).
“Sehingga kami nanti ke depan dengan berbagai macam rekomendasi yang sudah kami sampaikan ke Pemkot Malang, kepada TAPD dan OPD teknis. Supaya bisa dimaksimalkan,” ujarnya.
Ia juga berharap hal tersebut bisa diterapkan lima tahun kedepan untuk transparansi dan akuntabilitas sehingga semua berbasis digital.
Mengenai target PAD yang belum memenuhi target, Amithya sudah menyoroti hal tersebut mengenai pemetaan, rangkaian dan pendayaan yang tidak boleh ada yang terlewat.
“Kami berusaha menggenjot dan berusaha memaksimalkan dengan menambah kebijakan. Kalau sumber pemetaan jelas pastinya sumber bisa terkumpul dengan sesuai,” tutupnya.
