Peweimalang.com, Kota Malang – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kota Malang mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Malang untuk memberikan penjelasan terbuka terkait dugaan praktik jual beli kios atau bedak di lokasi relokasi Pasar Induk Gadang.
Pasalnya, jawaban Wali Kota Malang Wahyu Hidayat saat pandangan umum fraksi terhadap Rancangan APBD 2027 dinilai belum menjawab lima persoalan substansial yang dipertanyakan dewan.
Ketua Fraksi PKB DPRD Kota Malang, Saniman Wafi, Str. Par., mengatakan bahwa berdasarkan aduan masyarakat tentang adanya transaksi jual beli kios berukuran 4 x 7 meter di lokasi relokasi dengan nilai fantastis, yakni mencapai Rp 300 juta hingga Rp 400 juta.
Menurut Saniman, persoalan ini tidak cukup dijawab dengan pernyataan normatif bahwa Pemkot Malang tidak memungut biaya relokasi.
Dalam dokumen jawaban Wali Kota halaman 41 poin 41, pemerintah memang menyatakan pembangunan kios dilakukan secara swadaya oleh paguyuban pedagang, sementara pendataan pedagang dan kios masih dalam tahap verifikasi faktual.
“Kalau memang pembangunan kios dilakukan secara swadaya oleh pedagang, pemerintah harus bisa menjelaskan secara terbuka berapa total biaya pembangunannya, berapa dana yang dihimpun dari pedagang, serta bagaimana mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawabannya. Jangan sampai muncul angka transaksi ratusan juta rupiah, tetapi asal-usul dan dasar penetapan nilainya tidak jelas,” tegas Saniman, Kamis 12 November 2026.
Saniman menegaskan, ada beberapa poin krusial yang hingga kini belum memiliki angka pasti maupun rincian jelas dari Pemkot Malang.
Poin-poin tersebut yakni tentang total biaya pembangunan dengan incian total biaya pembangunan kios secara keseluruhan yang memicu munculnya dugaan nilai transaksi hingga Rp 400 juta untuk ukuran 4 x 7 meter.
Selanjutnya, tentanh transparansi dana swadaya yang jumlah keseluruhan iuran yang dihimpun dari pedagang serta mekanisme pertanggungjawaban penggunaannya.
Sedangkan untuk Dasar hukum dan izin resmi pembangunan oleh paguyuban pedagang, mengingat lokasi relokasi berdiri di atas aset milik Pemkot Malang. Jumlah pasti pedagang lama yang berhak menempati kios relokasi dibandingkan dengan jumlah pedagang baru.
Sebab, total kios yang telah dibangun berdasarkan rincian ukurannya, yakni 1,75 x 2 meter dan 4 x 7 meter.
“Ini menyangkut aset pemerintah daerah dan hak para pedagang. Semua harus jelas dan bisa dipertanggungjawabkan agar tidak memicu spekulasi di tengah masyarakat,” tambah Saniman.
Selain soal jual beli kios, Fraksi PKB juga menyoroti jawaban Wali Kota pada halaman 42–43 poin 43 terkait dukungan anggaran penunjang untuk audit hukum (legal due diligence), pendampingan hukum bersama aparat penegak hukum, serta perencanaan penataan sementara pedagang di Pasar Gadang dan Pasar Blimbing.
Saniman menilai informasi tersebut masih terlalu umum karena tidak disertai rincian besaran anggaran, jadwal pelaksanaan, maupun tahapan penyelesaian yang terukur.
“Jangan berhenti pada pernyataan bahwa anggaran sudah disiapkan atau proses verifikasi sedang berjalan. Harus ada kejelasan berapa anggarannya, apa yang akan dikerjakan, kapan dilaksanakan, dan bagaimana hasilnya nanti. Pedagang membutuhkan kepastian,” ujarnya.
Fraksi PKB berharap Pemkot Malang segera memberikan jawaban lanjutan yang konkret beserta dokumen pendukungnya agar polemik relokasi Pasar Induk Gadang tidak terus berlarut-larut.
