Peweimalang.com – Anggota DPRD Kota Malang dari Daerah Pemilihan (Dapil) Klojen, H. Bayu Rekso Aji, bersama anggota dewan lainnya menggelar pertemuan rutin empat bulanan dengan Forum Komunikasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (FKA LPMK) Kecamatan Klojen, Sabtu (27/6/2026).
Kegiatan yang dihadiri seluruh Ketua LPMK se-Kecamatan Klojen itu menjadi ruang dialog antara wakil rakyat dan masyarakat untuk mengevaluasi berbagai persoalan pembangunan. Selain itu, forum juga dimanfaatkan untuk memperkuat sinergi dalam mengawal kebijakan Pemerintah Kota Malang.
Ketua Komisi B DPRD Kota Malang, Bayu Rekso Aji, menilai komunikasi yang terbangun secara rutin sangat penting untuk memastikan aspirasi masyarakat terserap dengan baik dan menjadi dasar pengambilan kebijakan.
“Sinergi antara DPRD dan LPMK harus terus diperkuat. LPMK adalah mitra strategis yang memahami kebutuhan masyarakat di tingkat kelurahan,” ujar Bayu.
Menurutnya, berbagai persoalan pembangunan akan lebih mudah dipetakan apabila komunikasi antara DPRD dan masyarakat berjalan secara berkelanjutan.
“Dengan komunikasi yang rutin, berbagai persoalan dapat diidentifikasi lebih awal, dikawal bersama, dan diperjuangkan agar menjadi prioritas pembangunan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga,” tegasnya.
Progres PKS BBWS Jadi Sorotan
Salah satu isu yang mengemuka dalam pertemuan tersebut adalah progres Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemerintah Kota Malang dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS).
Berdasarkan informasi yang disampaikan dalam forum, penyusunan PKS tersebut baru mencapai sekitar 30 persen. Padahal, proses pembahasannya telah berlangsung hampir 10 bulan.
Kondisi itu memunculkan kekhawatiran karena dapat berdampak pada lambatnya pelaksanaan sejumlah program strategis, terutama yang berkaitan dengan penataan sungai, perbaikan drainase, dan pengendalian banjir di Kota Malang.
Peserta forum menilai percepatan penyelesaian PKS perlu menjadi perhatian serius agar program infrastruktur yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya air dapat segera direalisasikan.
Dorong Perencanaan Pembangunan Terintegrasi
Selain membahas kerja sama dengan BBWS, forum juga mendorong Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Malang untuk memperkuat koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD).
Peserta menilai banyak usulan pembangunan yang melibatkan lebih dari satu kelurahan belum dapat ditangani secara optimal karena masih berjalan secara sektoral.
Maka forum meminta agar perencanaan pembangunan dilakukan secara lebih terintegrasi dan kolaboratif. Langkah tersebut dinilai penting untuk menyelesaikan persoalan yang bersifat lintas wilayah sekaligus memastikan pembangunan berjalan lebih efektif, berkelanjutan, dan tepat sasaran bagi masyarakat.
Melalui forum komunikasi rutin ini, DPRD Kota Malang dan para Ketua LPMK berharap berbagai persoalan pembangunan di wilayah Klojen dapat terus dikawal bersama sehingga menghasilkan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan warga.
