Kasus Keracunan MBG, AWAS Soroti SPPG Bermasalah dan Harus Transparan

Peweimalang.com, Kota Malang – Program pemerintah untuk pemenuhan gizi para siswa sekolah melalui Makan Bergizi Gratis (MBG) masih menjadi persoalan, yakni terjadi kasus keracunan MBG. Sedangkan makan bergizi tersebut disediakan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang ditunjuk pemerintah. Dan SPPG itu merupakan unit pelaksana program pemerintah yang berfungsi sebagai dapur umum untuk programMBG. Sementara, unit tersebut bertanggung jawab untuk memproduksi dan mendistribusikan makanan bergizi sesuai standar, terutama untuk anak-anak sekolah.

Dalam kasus keracunakan MBG tersebut hingga kini masih terus terjadi. Karena dalam se-Minggu terakhir ini, ada ratusan siswa sekolah yang diduga mengalami gejala keracunan MBG dari beberapa kasus yang terjadi di wilayah berbeda. Sehingga dengan adanya siswa sekolah keracunan MBG, maka pemerintah menutup sejumlah SPPG yang bermasalah. Selain itu, pemerintah juga melakukan evaluasi dan perbaikan ke beberapa SPPG. Dan pemerintah sudah mengambil langkah dengan menggelar rapat koordinasi lintas Kementerian di Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Sehingga dengan adanya kasus keracunan MBG tersebut, maka sejumlah masyarakat mensoroti adanya kasus itu. Salah satunya adalah Aliansi Warga Anti Salahguna Anggaran (AWAS) Solidarity Malang, yang merupakan sebuah gerakan sosial hukum independent yang berfokus pada advokasi rakyat, transparasi kebijakan publik, dan pengawasan kekuasaan.

“MBG harus transparan, bukan sekadar seremonial. Dan kami juga memberikan apresiasi kepada salah satu Kepala Sekolah (Kasek) SDN di wilayah Kelurahan Dinoyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, yang mengembalikan jatah MBG, karena lauk berbau tidak sedap. Tentunya hal itu sebagai peringatam moral bagi semua pihak,” tutur Founder AWAS Solidarity Ali Wahyudin As’ad, Minggu (12/10/2025), kepada Peweimalang.com.

Dengan dikembalikan MBG kepada SPPG, lanjut dia, ini sebagai keputusan tepat atau sigap agar tidak terjadi keracunan pada siswa. Karena sudah ada tanda peringatan, yang mana lauk dalam MBG tersebut berbau tidak sedap. Karena dengan keberanian kasek dan guru itu untuk mengembalikan MBG, maka dirinya mengapreasiasi. Sebab, langkah antisipasi itu lebih penting daripada pencitraan. Namun, langkah berikutnya tidak boleh berhenti di permintaan maaf atau klarifikasi teknis. Sehingga Pemerintah Kota (Pemkot) dan penyedia MBG harus membuka secara transparan, seperti siapa penyedia bahan baku dan pengolahnya, bagaimana standar uji kelayakan dan rantai distribusi makanan,serta mekanisme audit publik agar kejadian serupa tidak terulang.

Menurut Ali, program bergizi tersebut tidak akan berguna jika yang dikonsumsi adalah ketidak jujuran dan ketidak pedulian. Sehingga transparansi itu penting agar sekolah, orang tua murid, dan masyarakat mengetahui siapa penyedia SPPG tersebut.

“AWAS Solidarity tidak memusuhi pemerintah, tapi mengingatkan agar kekuasaan tetap perpihak pada rakyat kecil. Sehingga kritik adalah bentuk kecintaan pada bangsa Indonesia, yang mana kritik guna untuk saling memperbaiki kekurangan, agar program tersebut akan lebih baik,” pungkasnya.