Jukir Alun-Alun Batu Tolak Gate Parkir, Soroti Minimnya Sosialisasi dan Potensi Kemacetan

Peweimalang.com, Kota Batu- Rencana penerapan sistem gate parkir di kawasan Alun-Alun Kota Batu mendapat penolakan dari para juru parkir (jukir). Puluhan jukir menggelar aksi damai di depan Balai Kota Among Tani, Selasa (15/7/2025), sebagai bentuk protes terhadap kebijakan Pemerintah Kota Batu yang dianggap mendadak dan minim komunikasi.

Dengan pengawalan kepolisian, para jukir berkonvoi menggunakan sepeda motor dari Alun-Alun menuju Balai Kota. Sesampainya di sana, mereka menyampaikan aspirasi secara tertib. Sejumlah perwakilan kemudian diterima Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Batu untuk berdialog.

Salah satu perwakilan jukir, Pipit menegaskan penolakan mereka karena belum ada sosialisasi resmi terkait sistem parkir berbasis gate. Menurutnya, kebijakan ini berdampak langsung pada pekerjaan para jukir.

“Kami menolak sistem gate parkir karena sampai sekarang belum ada sosialisasi dari Pemkot. Ini menyangkut nasib kami. Seharusnya, sebelum dipasang, ada dialog terlebih dahulu. Apalagi katanya, program ini sudah lama direncanakan,” ujarnya.

Pipit juga menilai sistem tersebut berisiko menimbulkan kemacetan, terutama saat akhir pekan ketika arus kendaraan di kawasan Alun-Alun sangat padat. Ia meminta pemerintah mengadakan uji coba terlebih dahulu sebelum sistem diberlakukan penuh.

“Coba dulu trial pas akhir pekan. Lihat apakah gate itu memang membuat nyaman atau justru menambah keruwetan. Intinya, kami satu suara: tolak gate,” tegasnya.

Menurut Pipit, dari hasil pengamatan awal saat simulasi, dibutuhkan waktu sekitar 1 menit 25 detik bagi satu kendaraan untuk melewati gate. Padahal, saat ini saja, dengan tujuh jalur kendaraan, kawasan Alun-Alun sudah sering macet.

“Kalau jalurnya nanti cuma dua, bisa dibayangkan antriannya. Hari biasa saja macet, apalagi Sabtu-Minggu. Ini bisa menyebabkan kemacetan parah,” imbuhnya.

Aksi penolakan ini muncul di tengah upaya Pemkot dan DPRD Kota Batu untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor parkir. Sistem gate parkir dinilai sebagai cara untuk mengelola parkir secara lebih transparan, seperti yang telah berhasil diterapkan di Pasar Induk Among Tani.

Pendapatan parkir di Pasar Among Tani bahkan melebihi target, sementara retribusi parkir tepi jalan, termasuk di kawasan Alun-Alun, masih jauh dari harapan meskipun kendaraan yang masuk cukup tinggi.

Namun, para jukir menilai kebijakan ini tidak mempertimbangkan dampak sosial dan teknis di lapangan. Penolakan ini sekaligus mencerminkan resistensi terhadap digitalisasi pelayanan publik yang seringkali diterapkan tanpa transisi yang memadai.

“Bagi kami, sistem gate parkir bukan sekadar soal alat, tapi juga menyangkut kelangsungan pekerjaan, pendapatan harian, dan keterlibatan kami dalam sistem baru,” ujar Pipit.

Sementara itu, Pemkot Batu melalui Dishub tetap melihat penerapan sistem gate sebagai langkah menuju efisiensi dan transparansi. Namun, kelompok jukir menganggapnya sebagai ancaman terhadap keberlangsungan pekerjaan mereka apabila tidak dilibatkan sejak awal.

Sebelumnya, Wakil Wali Kota Batu, Heli Suyanto, menegaskan bahwa pemberdayaan jukir tetap menjadi perhatian dalam penerapan sistem ini.

“Kita sudah audiensi dengan mereka, dan prinsipnya tidak akan ada penghapusan peran. Tapi peran itu disesuaikan dengan sistem digitalisasi,” tandasnya.

Situasi ini menegaskan pentingnya komunikasi dua arah dalam penerapan kebijakan publik berbasis teknologi. Tanpa dialog yang efektif, kebijakan yang tampak modern di atas kertas justru bisa menimbulkan konflik sosial di lapangan.