DPRD Kota Malang Bakal Lakukan Evaluasi Total pada SPPG, Sarankan Sosialisasi Masif

Peweimalang.com, Kota Malang – DPRD Kota Malang akan melakukan pemanggilan pengelola dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan dinas terkait. Hal ini dikarenakan adanya temuan menu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tidak sesuai dengan ketentuan di SDN Dinoyo 2 Kota Malang, Kamis (9/10/2025).

Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita menilai bahwa langkah SDN 2 Dinoyo sangat baik. Ia menambahkan bahwa hal tersebut adalah bentuk kepeduluan terhadsp peserta didik dalam melakukan pengawasan terhadap program nasional.

“Program MBG itukan tujuannya baik. Nah jangan sampai proses pelaksanaannya itu  tak sesuai. Lantas mengakibatkan korban yaitu peserta didik,” kata Amithya, Sabtu (11/10/2025).

Ia menekankan bahwa program MBG ini merupakan program nasional yang strategis. Sehingga menurutnya perlu adanya gorong rotong agar program ini berhasil.

“Masalah keracunan dan lain lain, bisa dicegah kedepan dengan sama-sama mengevaluasi yang mengakibatkan makanan itu basi,” tegasnya.

Menurut Amithya, perlu adanya forum komunikasi antara pengelola SPPG dan dinas terkait. Langkah ini penting agar semua pihak dapat duduk bersama membahas kendala maupun tantangan di lapangan.

“Saya kira diskusi saja boleh saja dilakukan. Kami juga ingin bisa berkomunikasi dengan teman-teman pengelola SPPG. Dari situ kita bisa mitigasi dan mencari solusinya,” tambahnya.

DPRD akan mendorong penguatan pengawasan agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Amithya menyebut dengan memetakan jalur distribusi setiap SPPG di sekolah-sekolah.

“Masukannya sederhana, kita sama-sama menjaga agar program MBG berjalan baik. Nanti kita petakan SPPG-nya, sekolah mana saja yang menjadi penerima, dan bagaimana pengawasan di lapangan,” tegasnya.

Sementara itu, Anggota Komisi D DPRD Kota Malang, Ginanjar Yoni Wardoyo mengungkapkan apresiasinya atas tindakan sekolah. Menurutnya, pihak sekolah yang sebenarnya penerima manfaat melakukan lebih dari itu.

“Komisi D mengapresiasi terhadap pihak sekokah karena sekolah yang seharusnya menerima manfaat program melakukan monitoring kepada program MBG untuk peserta didiknya,” ujar Ginanjar.

Lebih lanjut, anggota Komisi D DPRD kota Malang itu telah menyoroti SPPG mengenai operasional yang tidak sesuai dengan standar   operasional prosedur (SOP).

Selain itu, Ginanjar perlu melakukan klarifikasi lapangan mengenai belum adanya sertifikasi SPPG dan sertifikasi Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi (SLHS).

“Kami juga menerima laporan bahwa SPPG yang mengirimkan paket MBG belum memiliki sertifikasi sehingga kami perlu klarifikasi,” katanya.

Ia menyarankan kepada Dinas Pendidikan agar tidak hanya menjadi badan pemberi data mentah saja, melainkan juga memberikan kluster-kluster dan data anak alergi agar resiko MBG bisa diminimalisir.

Selain itu, untuk Dinas Kesehatan untuk memanfaatkan kapabilitas montioring berkala, baik untuk sertifikasi SLHS, SPPG dan higienis operasional.

“Kami meminta seharusnya BGN dan yang ada di daerah itu benar-benaf menyukseskan MBG karena program prioritas Presiden Prabowo Subianto, jangan sampai ada kelewatan prosedur kesalahan operasional,” tegas Ginanjar.

Menurutnya, BGN perlu meningkatkan SOP dan mutu SDM seperti sertifikat chef dan pelatihan penjamah makanan, serta adanya penggunaan teknologi rapid test pada penjamah maupun makanan yang akan didistribusikan.

“Jika tidak sesuai standar BGN harus bertindak tegas pentupan SPPG,” tambahnya .

Ginanjar menekankan pentingnya sosialisasi dan transparansi mengenai program nasional MBG ini. Menurutnya, hal tersebut sangat penting dalam membentuk kepercayaan masyarakat untuk saat ini, mengingat permasalahan MBG di berbagai daerah.

“Ciptakan sosialisasi yang masif diberbagai wilayah, namun sosialisasi harus ada transparansi dari hulu sampai hilir, mulai dari proses di dapur sampai distribusi kepada peserta didik,” tandasnya.