Peweimalang.com, Kota Malang – Komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Malang dalam memperkuat infrastruktur hijau kembali dipertanyakan.
Komisi C DPRD Kota Malang mencatat, mayoritas Tempat Penampungan Sementara (TPS) di wilayah ini belum memenuhi standardisasi kelayakan, terutama optimalisasi fasilitas TPS Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R).
Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, Muhammad Anas Muttaqin, menyatakan bahwa pengelolaan sampah di tingkat hulu masih jauh dari kondisi ideal. Kondisi ini dipicu oleh belum adanya standardisasi fisik TPS yang mampu mencegah dampak negatif lingkungan.
Dampak dari pembiaran ini, menurut Anas, tidak hanya merusak wajah kota akibat luberan sampah di jalanan, tetapi juga mengancam kelestarian sumber daya air lewat rembesan air lindi.
Masalah ini kian krusial karena beberapa TPS berdiri di dekat aliran sungai, termasuk Sungai Bango yang menjadi penopang proyek Water Treatment Plant (WTP) untuk menyuplai air bersih warga.
“Komisi C sudah lama mendorong goodwill pemerintah. Kalau kita tidak punya keberpihakan anggaran ke sana, bagaimana kita bisa memperbaiki infrastruktur pengelolaan sampah ini?,” kritik Anas.
Anas menambahkan, integrasi tata kelola sampah memerlukan anggaran matang karena mencakup mata rantai yang panjang, mulai dari manajemen transportasi hingga edukasi masif ke masyarakat.
Namun, titik krusial yang harus segera disentuh adalah perbaikan fisik pada TPS yang rawan mencemari badan air.
Ia mendesak agar dinas terkait segera turun tangan melakukan intervensi terhadap TPS di kawasan Kali Bango yang berstatus aset daerah.
“Minimal dilakukan perbaikan agar tidak ada kebocoran (limbah) ke sungai. Pemkot tidak boleh meremehkan hal ini, karena Sungai Bango terkait langsung dengan SPAM dan WTP kita,” tegasnya.
