Peweimalang.com, Kota Malang – Komisi A DPRD Jatim melakukan kunjungan kerja ke Kota Malang untuk memantau pelaksanaan pelayanan publik, administrasi kependudukan, serta sistem perizinan. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Sidang Balai Kota Malang dan dilanjutkan dengan peninjauan ke Mall Pelayanan Publik (MPP) “Merdeka”, Selasa (3/6/2025).
Ketua Komisi A DPRD Jatim, Dedi Irwansyah, menegaskan bahwa pihaknya mendorong penuh transformasi pelayanan publik berbasis digital di seluruh Jaim. Kota Malang dinilai sangat potensial untuk dijadikan proyek percontohan (pilot project) dalam implementasi digitalisasi tersebut.
“Kami dari DPRD Jatim mendukung penuh segala bentuk kolaborasi, baik dari sisi pendanaan, infrastruktur, hingga peningkatan kualitas SDM,” ujar Dedi Irwansyah.
Dedi menyebut, Kota Malang memiliki keunggulan dalam hal sumber daya manusia dan infrastruktur digital. Hal ini diperkuat dengan keberadaan aplikasi layanan publik “Mbois” yang dikembangkan Pemkot Malang dan layak untuk diintegrasikan.
“Alhamdulillah, Kota Malang ini memang ‘Mbois’. Mereka juga punya aplikasi Mbois, nah ini kan bisa kita integrasikan,” tambahnya.
Digitalisasi Terintegrasi melalui Program Majadigi dan Cerdig
Lebih lanjut, Dedi memaparkan, DPRD Jatim tengah mendorong integrasi sistem digital antar instansi pemerintah melalui platform bernama Majadigi. Program ini diharapkan menjadi fondasi dalam mewujudkan pelayanan publik yang efisien dan serba digital di seluruh Jatim.
Selain itu, Pemprov Jatim juga telah menginisiasi program Cerdas Digital (Cerdig). Dengan tujuan untuk meningkatkan literasi digital masyarakat serta kesiapan SDM di era digital.
“Kami punya program Cerdig untuk meningkatkan literasi digital masyarakat. Soal anggaran, akan kami sinergikan agar pelaksanaannya optimal,” jelas Dedi.
Kota Malang Disebut Paling Siap Jalankan Digitalisasi Pelayanan
DPRD menilai Kota Malang sebagai kandidat paling layak untuk memulai digitalisasi pelayanan publik secara menyeluruh. Alasannya, selain sebagai kota pendidikan dengan populasi mahasiswa yang besar, Malang juga memiliki SDM yang dinilai sudah cukup melek digital.
“Kami yakin lebih dari 90 persen warga Kota Malang sudah terbiasa dengan teknologi digital. Ini menjadi modal utama untuk mengakselerasi pelayanan berbasis digital,” ujar Dedi.
Faktor lain yang mendukung Kota Malang sebagai pilot project adalah skala kota yang ideal, dukungan data dari Dinas Kominfo, sumber pendanaan yang memadai, serta posisinya sebagai kota internasional.
Pemkot Malang Siapkan Dukungan Penuh
Menanggapi dorongan DPRD Jatim, Wakil Wali Kota Malang, Ali Muthohirin, menyampaikan apresiasinya atas perhatian dan dukungan yang diberikan. Ia menegaskan bahwa Pemkot Malang siap mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk menyukseskan proyek digitalisasi pelayanan publik.
“Kami berterima kasih atas dukungan DPRD Jatim. Saat ini kami sedang mempersiapkan segala hal, mulai dari peningkatan kapasitas SDM hingga penguatan anggaran untuk menjadikan Kota Malang sebagai percontohan digitalisasi layanan publik,” jelas Ali.
