Peweimalang.com, Kota Malang – Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Prof. Triyo Supriyatno, M.Ag., Ph.D., menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Malang dalam rangka mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia pada Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD RI, Jumat (14/8/2026).
Rapat paripurna yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Malang tersebut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan instansi vertikal, lembaga negara, perbankan, organisasi politik, media, serta pimpinan perguruan tinggi di Kota Malang.
Kehadiran Prof. Triyo menjadi bagian dari keterlibatan perguruan tinggi dalam momentum ketatanegaraan. Forum tersebut sekaligus menjadi ruang bagi sivitas akademika untuk mencermati arah kebijakan nasional yang disampaikan langsung Presiden RI.
Perguruan tinggi memiliki posisi strategis dalam mengawal pembangunan bangsa. Peran tersebut diwujudkan melalui pendidikan, riset, pengabdian kepada masyarakat, serta penguatan nilai-nilai kebangsaan.
Simak Pidato Kenegaraan Presiden
Rangkaian kegiatan diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan doa. Rapat kemudian dibuka Ketua DPRD Kota Malang.
Acara dilanjutkan dengan pemutaran video capaian kepemimpinan Presiden Republik Indonesia. Setelah itu, peserta menyaksikan penyampaian pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto dari Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta.
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo memaparkan sejumlah capaian pemerintahan sekaligus arah kebijakan transformatif yang akan dilanjutkan pada sisa masa jabatan.
Presiden menegaskan Kabinet Merah Putih bekerja dengan berpedoman pada konstitusi, kepentingan nasional, serta orientasi terhadap kepentingan rakyat.
Ia juga menekankan bahwa pembangunan bangsa tidak dapat hanya dibebankan kepada presiden dan pemerintah. Seluruh elemen masyarakat memiliki tanggung jawab untuk terlibat dalam proses pembangunan.
“Saya belum bisa mengatakan bahwa persoalan janji saya telah tertunaikan. Dalam kurun waktu kurang dari dua tahun, dengan kerja keras yang disadari dengan hati tulus, orientasi kepada rakyat, serta gotong royong bersama rakyat, masalah dapat kita selesaikan. Kita akan mulai selesaikan,” ujar Presiden.
Dorong Kemandirian Pangan
Salah satu capaian yang disoroti Presiden adalah keberhasilan Indonesia mencapai swasembada pangan lebih cepat dari target.
Target swasembada pangan yang sebelumnya diproyeksikan tercapai dalam empat tahun, menurut Presiden, berhasil dicapai sekitar satu tahun melalui kerja bersama Kementerian Pertanian, kementerian dan lembaga terkait, TNI, Polri, serta berbagai unsur lainnya.
Pemerintah juga menargetkan delapan komoditas pangan mencapai swasembada pada tahun ini. Sementara itu, upaya swasembada bawang putih, kedelai, daging sapi, dan kerbau terus dilakukan.
Untuk pemenuhan kebutuhan protein masyarakat, Indonesia disebut telah mencapai swasembada telur, ikan, dan ayam.
Selain ketahanan pangan, Presiden menyampaikan perkembangan sejumlah program prioritas. Di antaranya penyediaan makanan bergizi, bantuan sosial, dan hilirisasi.
Kebijakan tersebut diarahkan untuk memperkuat kemandirian nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ekonomi dan Koperasi Desa
Di sektor ekonomi, Presiden menyampaikan perekonomian Indonesia pada kuartal pertama 2026 tumbuh 5,61 persen di tengah tekanan ekonomi global dan gangguan rantai pasok.
Menurut Presiden, kondisi tersebut semakin menegaskan pentingnya kemampuan Indonesia untuk berdiri secara mandiri dan tidak bergantung pada pasokan dari luar negeri.
“Karena bangsa yang kuat adalah bangsa yang mampu memberi makan rakyatnya sendiri,” tegas Prabowo.
Penguatan ekonomi masyarakat juga dilakukan melalui pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Pemerintah menargetkan koperasi tersebut dapat beroperasi dengan baik pada akhir 2026.
Koperasi tersebut diharapkan menjadi salah satu instrumen untuk memperkuat perekonomian masyarakat di tingkat desa dan kelurahan.
Dalam bidang hukum, Presiden turut menegaskan pentingnya menjaga kemandirian hakim yang berjalan beriringan dengan akuntabilitas.
Supremasi hukum dan keadilan, menurutnya, harus dapat dirasakan seluruh masyarakat tanpa membedakan latar belakang maupun kekuatan.
“Supremasi hukum dan keadilan bukan hanya untuk orang kuat. Sekalipun rakyat kecil, kita pun tetap layak mendapatkannya,” ujar Presiden.
Perguruan Tinggi Punya Peran Strategis
Bagi perguruan tinggi, berbagai arah kebijakan tersebut menjadi bagian penting untuk dicermati dan diterjemahkan dalam bentuk kontribusi nyata.
Kampus tidak hanya berfungsi sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan. Perguruan tinggi juga memiliki tanggung jawab menyiapkan sumber daya manusia yang mampu menjawab tantangan pembangunan nasional.
Kontribusi tersebut dapat diwujudkan melalui penguatan pendidikan, penelitian, inovasi, dan pengabdian kepada masyarakat.
Di penghujung pidatonya, Presiden mengajak seluruh elemen bangsa untuk terus bergotong royong membangun Indonesia.
Demokrasi, menurut Presiden, tidak boleh berhenti pada proses pemilihan. Demokrasi harus diwujudkan melalui pelaksanaan konstitusi dan keberpihakan terhadap kepentingan rakyat.
Presiden juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam berbagai capaian pembangunan.
Ia menegaskan optimisme bahwa Indonesia harus terus bergerak maju dengan keyakinan bahwa bangsa Indonesia tidak akan kalah sebelum berjuang.
Rangkaian Rapat Paripurna DPRD Kota Malang kemudian ditutup Ketua DPRD Kota Malang dan dilanjutkan dengan menyanyikan lagu “Bagimu Negeri”.
