Peweimalang.com, Kota Malang — Gelombang protes mahasiswa kembali memadati kawasan Alun-Alun Tugu Kota Malang.
Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Resah Brawijaya (Amarah Brawijaya) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kota Malang pada Senin (15/6/2026).
Mengenakan pakaian serba hitam sebagai simbol duka terhadap kondisi negara, massa aksi tiba sekitar pukul 14.54 WIB dengan membawa satu mobil komando serta membentangkan spanduk besar bertuliskan ‘Indonesia Gawat Darurat’.
Aksi ini ditujukan untuk mengkritik keras sejumlah kebijakan pemerintah pusat yang dinilai kontradiktif dan menyengsarakan rakyat.
Dalam orasinya, aliansi mahasiswa membawa lima poin tuntutan krusial yang didesak untuk segera dipenuhi oleh pemerintah pusat.
Tuntutan tersebut yakni, evaluasi menyeluruh terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan mendesak penurunan harga bahan pokok dan Bahan Bakar Minyak (BBM).
Kemudian, massa meminta untuk menghentikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih. Selanjutnya, menolak perluasan peran aparat keamanan di ranah sipil, termasuk mendesak pencabutan UU Polri dan UU TNI.
Bahkan juga mendesak pemerintah pusat meminta maaf secara terbuka kepada rakyat atas berbagai kebijakan yang bermasalah.
“Kami mendesak pemerintah untuk lebih terbuka dalam menjelaskan program-program prioritas yang menggunakan anggaran negara dalam jumlah besar,” tegas salah satu orator dari atas mobil komando.
Aspirasi para demonstran langsung ditemui oleh jajaran pimpinan dan anggota DPRD Kota Malang lintas fraksi. Menanggapi tuntutan tersebut, para wakil rakyat menyatakan keprihatinan yang sama.
Seperti, Ketua DPRD Kota Malang yang juga dari Fraksi PDI Perjuangan, Amithya Ratnanggani Sirraduhita.
Ia mengapresiasi langkah mahasiswa dan menyampaikan permohonan maaf atas polemik kebijakan nasional, sembari mengakui keterbatasan wewenang DPRD di tingkat daerah.
Meski demikian, Pemkot Malang disebut telah membentuk satuan tugas (satgas) untuk mengawasi program MBG.
“Intinya kami minta maaf karena tidak mampu. Kami sepakat untuk memberhentikan MBG dan Kopdes Merah Putih (di tingkat daerah) dan kami berharap mampu menyampaikan aspirasi ini ke pemerintah pusat,” ujar Amithya yang disambut riuh sorak massa.
Secara terbuka, Harvad menyampaikan permohonan maaf atas kurangnya fungsi pengawasan legislatif terhadap eksekutif, serta menyinggung dinamika politik masa lalu partainya.
“Saya minta maaf karena partai kami merekomendasikan Mulyono (Joko Widodo) menjadi presiden (periode 2014-2024), saya minta maaf,” tuturnya.
Ia memastikan dokumen tuntutan mahasiswa telah dikirim via faksimili ke fraksi tingkat pusat untuk segera ditindaklanjuti.
Rimzah menyatakan bahwa Fraksi Gerindra menerima seluruh poin tuntutan secara utuh untuk diteruskan ke pimpinan partai di tingkat nasional.
Ia berjanji akan memberikan pembaruan (update) dalam kurun waktu tiga hari ke depan melalui media sosial fraksi dan kanal resmi DPRD.
“Kami Fraksi Gerindra meminta maaf sebesar-besarnya atas kegaduhan yang terjadi,” kata Rimzah.
Ia juga mengklarifikasi bahwa tidak ada satu pun anggota Fraksi Gerindra di DPRD Kota Malang yang mengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terkait program MBG.
Jalannya aksi unjuk rasa di kawasan Balai Kota dan Gedung DPRD Kota Malang ini mendapat pengawalan ketat dari aparat keamanan demi mengantisipasi tindakan anarkis.
Sebanyak 235 personel gabungan diterjunkan ke lokasi, terdiri dari unsur Polri, TNI, Satpol PP, Dinas Perhubungan (Dishub), Dinas Kesehatan (Dinkes), hingga petugas Pemadam Kebakaran (Damkar).
Aksi berjalan dengan relatif kondusif hingga massa akhirnya membubarkan diri secara tertib.
