UMM Gandeng Kementerian ATR BPN Sukseskan KKN Berdampak dan Sertifikasi Tanah Wakaf

Peweimalang, Kota Malang – Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), menjalin kerja sama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR BPN), untuk mendukung pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Berdampak.

Kolaborasi ini ditujukan guna mempercepat proses sertifikasi tanah wakaf lintas agama dan organisasi. Sekaligus memberikan pengalaman bagi mahasiswa.

Hal tersebut disampaikan Rektor UMM, Prof. Dr. Nazaruddin Malik, M.Si, usai melepas peserta KKN Berdampak di Helipad UMM, Senin (21/7/2025).

Ia menegaskan, kerja sama ini fokus pada pemetaan lahan publik. Seperti tempat beribadah dan sekolah yang perlu mendapat perhatian terkait legalitas tanahnya.

“Misalnya masjid, sekolah dan sebagainya. Itu yang nantinya juga harus mendapat perhatian,” ujar Prof. Nazaruddin.

Ia menambahkan, pelibatan mahasiswa akan mendorong terciptanya komunikasi aktif dengan pengurus masjid maupun sekolah, sehingga membangun interaksi yang lebih baik.

Selain itu, KKN Berdampak yang berlangsung selama satu bulan, turut membantu Kementerian ATR BPN dalam memetakan lahan wakaf, baik yang produktif maupun tidak.

Lebih jauh, Prof. Nazaruddin menilai KKN Berdampak sebagai sarana pembelajaran langsung bagi mahasiswa, agar lebih dekat dengan masyarakat, memahami persoalan sosial, serta mampu memberikan solusi yang relevan.

KKN berdampak UMM diikuti 3.010 mahasiswa yang tersebar di 12 provinsi dan 53 kabupaten.
Tahun ini, kegiatan difokuskan pada ketahanan pangan dan kelestarian lingkungan.

Melalui KKN, mahasiswa diharapkan dapat mengaplikasikan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah sekaligus menggerakkan masyarakat untuk peduli terhadap dua isu tersebut.

Wakil Rektor 4 UMM, Muhamad Salis Yuniardi. (Dafa)

Sementara itu, Wakil Rektor IV UMM, Muhamad Salis Yuniardi, M.Psi, Ph.D, menambahkan, sebelum terjun ke lapangan, mahasiswa telah mengikuti pembekalan selama dua hari yang diberikan langsung oleh tim dari Kementerian ATR BPN.

“Pembekalannya tentang pengukuran, hukum-hukumnya, administrasi, istilah-istilah dan sebagainya. Dua hari penuh kemarin mereka dapatkan pembekalan,” jelasnya.

Ia juga mengungkapkan, rencana kerja sama antara UMM dan Kementerian ATR BPN akan berlangsung selama dua tahun. Salah satu tujuannya adalah mempercepat proses sertifikasi tanah wakaf, termasuk membantu penyelesaian konflik, pengukuran lahan, hingga konsultasi terkait tanah wakaf yang bermasalah atau kehilangan sertifikat.

“Kalau nanti ada masalah seperti konflik lahan, pengukuran, sertifikat hilang, atau tanah wakaf yang diambil kembali, bisa dikonsultasikan langsung dengan Kementerian ATR/BPN,” jelasnya.

WR IV menambahkan, keterbatasan personil Kementerian ATR/BPN dalam menangani administrasi tanah wakaf menjadi alasan pentingnya kolaborasi ini. (*)