Percepatan MBG, Kepala Daerah Diminta Dampingi Implementasi SPPG

Peweimalang.com – Seluruh Bupati dan Wali Kota di Jawa Timur, diminta melaksanakan pendampingan terhadap implementasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), di wilayah masing-masing, guna memastikan efektivitas dan keberlanjutan program. Sedangkan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Penyelenggaraan Program MBG Daerah, agar segera mendukung ketersediaan pangan, akses rantai pasok, keamanan dan mutu pangan, serta penanganan limbah kemasan. Melalui perencanaan, pelaksanaan, dan penyusunan laporan data yang terintegrasi terkait percepatan program MBG (Makan Bergizi Gratis) di daerah.

Perintah itu diberikan Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan, dalam rapat koordinasi terkait Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Berlangsung di Ruang Rapat Lantai 8 Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, Jalan Pahlawan No 110, Kota Surabaya, Kamis (19/2/2026) siang.

“Terpenting, Satgas Percepatan Penyelenggaraan Program MBG Daerah, agar segera melaksanakan pendampingan dan memfasilitasi SPPG yang belum optimal. Termasuk dukungan teknis dan koordinasi dengan pihak terkait seperti percepatan SLHS (Sertifikat Laik Higiene Sanitasi),” kata Zulhas, sebutan akrab politisi PAN itu.

Pemerintah Daerah meliputi Camat, Lurah, Kepala Desa bersama BGN melalui Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) tingkat kecamatan, tambahnya, harus melakukan verifikasi lapangan, untuk memastikan ketepatan sasaran penerima manfaaf.

“Selama Ramadan 1447 H, pemberian MBG berupa makanan ringan yang aman, praktis dan tahan lama. Serta tetap memenuhi kaidah gizi seimbang dan mekanisme distribusi MBG,” jelas Zulhas.

SPPI memiliki peran sebagai ujung tombak operasional, pengawasan dan distribusi di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
SPPI bertindak sebagai Kepala SPPG, untuk memastikan keamanan, kualitas dan pemorsian makanan bergizi bagi anak sekolah, ibu hamil dan balita.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Malang, Budiar Anwar yang hadir mewakili Bupati Malang, HM. Sanusi, mengaku bakal segera menindaklanjuti arahan dalam rapat koordinasi, yang juga dihadiri Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana dan sejumlah Menteri di Kabinet Merah Putih.

“Dari rakor tadi, diharapkan SPPG di Kabupaten Malang berjalan dengan lancar. Serta yang sudah running, agar tetap dijalankan.”
“Harapan ke depan, hasil-hasil peternakan, pertanian dan perikanan di Kabupaten Malang, bisa mencukupi kebutuhan SPPG di Kabupaten Malang,” jelas Budiar.

Sebagai informasi, hingga pertengahan Februari 2026, implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Malang, menunjukkan progres yang sangat signifikan.

Pemerintah daerah terus mengejar target infrastruktur agar seluruh sasaran dapat terlayani dengan standar keamanan pangan, ttermasuk kepemilikan SLHS.

Data terbaru dari Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kabupaten Malang, sebanyak 159 unit SPPG telah beroperasi penuh dan rutin mendistribusikan makanan kepada sasaran.
Jumlah bangunan yang sudah berdiri (fisik), ada 185 unit SPPG. Beberapa diantaranya, masih menunggu finalisasi administrasi atau alat untuk bisa beroperasi penuh. Sedang berproses ada 26 unit SPPG, yang saat ini masih dalam tahap pembangunan fisik.

Kabupaten Malang memiliki target yang cukup ambisius karena luas wilayahnya yang besar. Yakni bakal memiliki 233 unit SPPG.
Meskipun secara fisik baru mencapai 185 unit, pihak Pemkab menyebutkan, kuota pendaftaran mitra SPPG di Badan Gizi Nasional (BGN) untuk wilayah Kabupaten Malang, sudah terpenuhi alias ditutup. Artinya, sisa unit yang dibutuhkan, sudah memiliki calon pengelola dan tinggal menyelesaikan tahap pembangunan.

Untuk penerima manfaat dalam program ini, tidak hanya menyasar anak sekolah, tetapi juga kelompok rentan lainnya. Saat ini sudah melayani sekitar 341.156 orang. Sedangkan target total sasaran mencapai 698.855 orang. Mencakup seluruh siswa dari PAUD hingga SMA, serta kelompok 3B: Ibu Hamil, Ibu Menyusui dan Balita.

Khusus selama bulan Ramadan 2026, distribusi tetap berjalan namun dialihkan menggunakan makanan kering, yang memiliki daya tahan lebih lama untuk dikonsumsi saat berbuka atau saur.