KPK Sambangi UIN Malang, Bahas Gratifikasi yang Kerap Dianggap Wajar di Kampus

KPK Sambangi UIN Malang, Bahas Gratifikasi yang Kerap Dianggap Wajar di Kampus
Tim KPK berkunjung ke UIN Malang untuk menyosialisasikan mengenai antigratifikasi. Foto: Humas UIN Malang)

Peweimalang.com, Kota Malang – Praktik gratifikasi di lingkungan perguruan tinggi tidak selalu berbentuk uang atau hadiah bernilai besar. Bingkisan makanan, oleh-oleh khas daerah, hingga pemberian sebagai ungkapan terima kasih kepada dosen bisa menjadi persoalan integritas jika tidak dipahami sesuai aturan.

Persoalan tersebut menjadi salah satu perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat berdialog dengan pimpinan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Kamis (19/11/2026).

Pertemuan itu menjadi bagian dari uji coba instrumen Penguatan Integritas Ekosistem Perguruan Tinggi Negeri (PIEPTN), sekaligus monitoring dan evaluasi (monev) piloting Pendidikan Profesi Guru (PPG) 2026.

Dua perwakilan KPK, Indra Furqon dan Indira Anggraini Zachriyan, berdiskusi langsung dengan jajaran pimpinan kampus. Mereka menggali berbagai persoalan yang berpotensi memunculkan praktik gratifikasi dalam aktivitas akademik.

Bingkisan untuk Dosen Jadi Perhatian

Salah satu persoalan yang mengemuka adalah kebiasaan memberikan sesuatu kepada dosen sebagai bentuk penghormatan atau ucapan terima kasih.

Dalam diskusi tersebut, Prof. Triyo Supriyatno membagikan pengalamannya menerima pemberian berupa makanan khas daerah dari mahasiswa maupun orang tua. Pemberian itu biasanya dilakukan setelah ujian, wisuda, atau ketika layanan akademik selesai.

Praktik semacam ini membutuhkan pemahaman yang tepat. Sebab, pemberian yang dianggap sebagai bentuk terima kasih belum tentu bebas dari persoalan gratifikasi.

KPK juga memaparkan hasil survei integritas pendidikan yang menunjukkan bahwa gratifikasi, konflik kepentingan, serta anggapan bahwa pemberian tertentu merupakan hal lumrah masih menjadi tantangan di lingkungan kampus.

Karena itu, sivitas akademika perlu memahami batasan pemberian yang diperbolehkan dan yang harus ditangani sesuai ketentuan.

KPK Dorong Kampus Terbuka terhadap Persoalan

Dalam pendampingan tersebut, KPK menegaskan bahwa uji coba instrumen PIEPTN bukan bertujuan memberikan skor atau menentukan peringkat perguruan tinggi.

Fokus utamanya adalah memetakan kondisi nyata, mengidentifikasi titik rawan, serta mendorong perbaikan sistem pencegahan korupsi di lingkungan pendidikan tinggi.

Kampus juga didorong terbuka menyampaikan pengalaman, kendala, dan persoalan yang masih dihadapi. Praktik baik yang telah berjalan di satu perguruan tinggi diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi institusi lainnya.

UIN Malang Perkuat Pengendalian Gratifikasi

UIN Malang sendiri telah menjalankan sejumlah langkah pencegahan. Di antaranya menerbitkan instruksi dan surat edaran pengendalian gratifikasi, memperkuat Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG), serta menyediakan mekanisme konsultasi dan pelaporan.

Sosialisasi juga diperluas dengan melibatkan fakultas, program studi, mahasiswa, dan berbagai unit kerja. Upaya tersebut dilakukan melalui forum diskusi, media digital, poster, serta kanal komunikasi internal kampus.

Langkah ini diharapkan membuat pencegahan gratifikasi tidak hanya menjadi tanggung jawab Satuan Pengawasan Internal (SPI), tetapi menjadi kesadaran bersama seluruh sivitas akademika.

Melalui pendampingan KPK, UIN Malang berharap dapat menyempurnakan mekanisme pencegahan, konsultasi, pelaporan, hingga dokumentasi penanganan gratifikasi.

Penguatan integritas kampus pada akhirnya tidak cukup hanya mengandalkan aturan. Kesadaran untuk menolak pemberian yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan juga menjadi bagian penting dalam membangun perguruan tinggi yang bersih, transparan, profesional, dan akuntabel.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *