Akibat Konflik Internal, PMI Kota Batu Hentikan Pelayanan Sementara

Peweimalang.com, Kota Batu – Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Batu menghentikan sementara seluruh layanan kemanusiaan sejak Sabtu (2/8/2025), menyusul konflik internal yang belum terselesaikan.

Konflik tersebut berdampak langsung pada terhambatnya pencairan dana hibah dari Pemerintah Kota Batu, yang selama ini menjadi penopang utama kegiatan operasional PMI.

Wakil Wali Kota Batu, Heli Suyanto, mengungkapkan, Pemkot sejatinya telah menyiapkan dana hibah untuk mendukung keberlangsungan layanan PMI. Namun, pencairan dana tidak dapat dilakukan lantaran organisasi PMI Kota Batu belum memiliki kepengurusan yang diakui secara resmi.

“Dana hibah belum bisa dicairkan karena adanya konflik internal. Kami masih menunggu pengesahan dari PMI Provinsi,” ujar Heli, Senin (4/8/2025).

Secara administratif, sebutnya, seluruh berkas pengajuan hibah telah dinyatakan lengkap oleh Dinas Kesehatan. Namun, pencairan belum bisa dilakukan lantaran beberapa pengurus PMI tingkat kecamatan menolak hasil Musyawarah Kota (Muskot) sebelumnya. Mereka menyatakan, kepengurusan PMI Kota Batu saat ini belum definitif.

“Beberapa pengurus melaporkan hal ini ke PMI Provinsi dan juga ke kami. Mereka meminta Muskot ulang karena tidak menerima hasil sebelumnya. Maka, kepengurusan belum diakui secara kelembagaan,” jelasnya.

Heli menambahkan, PMI Provinsi Jawa Timur sudah turun tangan untuk memediasi konflik tersebut dalam beberapa kesempatan. Namun, belum ada keputusan final yang diterima oleh semua pihak yang terlibat.

“PMI ini adalah organisasi sosial kemanusiaan. Jangan sampai pelayanan terhambat hanya karena ego sektoral. Kami berharap sekretariat tetap berfungsi agar pelayanan publik tidak terhenti,” ungkap Heli.

Pemerintah Kota Batu mendorong agar persoalan internal tersebut segera diselesaikan, demi kelanjutan layanan kemanusiaan yang selama ini menjadi tumpuan masyarakat.

Heli juga mengingatkan pentingnya menjaga integritas organisasi sosial dari kepentingan pribadi atau kelompok.

“Jika masalah ini terus berlarut, kami khawatir masyarakat Kota Batu yang mengandalkan layanan donor darah, ambulans, dan bantuan kemanusiaan lainnya harus menunggu hingga persoalan internal selesai dan dana operasional kembali tersedia,” ujarnya.

Penghentian layanan ini menjadi pukulan bagi warga yang selama ini bergantung pada kehadiran PMI dalam kondisi darurat.

PMI Kota Batu dikenal aktif dalam berbagai kegiatan kemanusiaan seperti penanganan bencana, pertolongan pertama, hingga evakuasi korban kecelakaan lalu lintas.

Sebelumnya, pemberitahuan tentang penghentian layanan tampak tertempel di jendela kantor PMI Kota Batu yang berlokasi di Jalan Kartini, Kelurahan Ngaglik, Kecamatan Batu.

Dalam selembar kertas yang ditempel di kaca, tertulis jelas bahwa semua aktivitas pelayanan PMI dihentikan untuk sementara waktu.

Kepala Markas PMI Kota Batu, Abdul Muntholib, menjelaskan, selama tujuh bulan terakhir, operasional PMI berjalan tanpa dukungan anggaran dari pemerintah. Bahkan, operasional sejak Februari hingga Juli ditopang oleh dana pribadi pengurus internal.

“Dana talangan yang sudah dikeluarkan mencapai sekitar Rp80 juta. Dana itu digunakan untuk menutupi biaya operasional markas, termasuk layanan ambulans, listrik, air, telepon, Wi-Fi, konsumsi, hingga kebutuhan obat-obatan,” terang Abdul Muntholib. (*)