Peweimalang.com, Kota Malang – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang menggelar pembahasan penyusunan program digitalisasi manajemen pasar rakyat. Hal ini sebagai langkah peningkatan tata kelola, pelayanan, dan optimalisasi pendapatan daerah.
Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskopindag) Kota Malang, Eko Sri Yuliadi mengatakan, pembahasan digitalisasi manajemen pasar rakyat ini merupakan langkah yang baik untuk Kota Malang.
“Ini suatu langkah yang bagus dan luar biasa agar nanti Kota Malang menjadi percontohan bahwa pengelolahan manajemen pasar kita sudah digital,” jelas Eko usai rapat bersama Komisi B DPRD Kota Malang, Selasa (2/12/2025).
Pasar digital nantinya mulai database pasar yang mencakup by name, by addres, dan by jualan. Termasuk juga Layout untuk semua pasar dengan sistem digital.
“Semua akan kita masukkan ke dalam database itu ke dalam aplikasi manajemen pasar, sehingga nanti tahu potensi di setiap pasar akan terbentuk di situ secara sistematis,” kata Eko.
Selain manajemen pasar yang digital, Eko menyebut sistem pembayarannya juga akan berpindah pada sistem digital. Para pedagang juga akan dibekali dengan pembayaran digital
“Makanya nanti digitalisasi ini akan mengarah kepada e-retribusi. Ini langkah yang besar untuk semua pasar yang ada di Kota Malang,” ucapnya.
Mengenai target digitalisasi pada tahun 2026, Eko menyebut bahwa 26 pasar di Kota Malang akan dilakukan datasbase secara keseluruhan.
“ E-retribusi juga akan mengarah ke sana, nanti goalnya ke e-retribusi itu. Ya, mudah-mudahan bertahap,” ungkapnya.
Nantinya, digitalisasi manajemen pasar ini berbasis aplikasi. Untuk saat ini persiapan menuju digitalisasi pasar masih dalam tahap pengumpulan database semua pasar.
“Memang arahnya kita sudah ke digital, kita semua sudah mengarah ke sana dan masyarakat untuk menuju smart city kan haeus sudah mulai kesana. Selain itu juga meningkatkan pendapatan PAD Kota Malang dari sisi retribusi dari pasar,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi B DPRD Kota Malang, Bayu Rekso Aji menyampaikan bahwa Komisi B telah mengumpulkan asisten 2 perekonomian dan pembangunan untuk menindaklanjuti dari rekomendasi hasil laporan banggar pada pembahasan APBD 2026. Pembahasan ini mengenai bagaimana roadmap yang akan dijalankan untuk kedepannya.
“TKD kita turun luar biasa. Kita ingin PAD dikuatkan dengan retribusi pasar ini untuk penguatan PAD,” tegasnya.
Mengenai target retribusi tahun depan, Bayu menyebut Rp8,7 miliar. Ia menambahkan bahwa seharusnya bisa dua kali lipat.
“Tadi sudah disepakati tahun depan Insya Allah 3 bulan awal mulai Feburari sampai April. Kominfo sudah siap untuk membuat periode pertama digitalisasi manajemen pasar rakyat.
“Nanti di dalamnya ada jumlah pedagang, jumlah bedak, los, luasan, jenis usaha dan lain sebagainya. Roadmap awal seperti itu,” terangnya.
Usai membuat roadmap, Bayu mengatakan Diskopindag akan mengupdate database. Nantinya, akan ada penggabungan antara Kominfo dan Diskopindag yang menjadikan aplikasi digitalisasi manajemen pasar.
“Jika sudah ketahuan databasenya, langkah kedua setelah aplikasi selesai ujungnya ya e-retribusi,” imbuh Bayu.
Bayu berharap dengan digitalisasi manajemen ini bisa meningkatkan retribusi Kota Malang.
“Harapannya seperti kota-kota lain yang ada di Indonesia, Bisa meningkatkan retribusi,” pungkasnya.
