Strategi Pemkot Malang Capai PAD 4 Triliun di 2025: Optimisme dan Upaya Intensifikasi

Peweimalang.com, Malang Kota – Rapat Paripurna DPRD Kota Malang dengan agenda penyampaian laporan panitia khusus (pansus). Khususnya mengenai Ranperda RPJMD Tahun Anggaran 2025.

Dalam kesempatan tersebut Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat menyampaikan bahwa pansus telah menyetujui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp4 Triliun.

“Kami menghitung ulang kira-kira dengan 4 Triliun ini seperti apa. Saya betul-betul mempertimbangkan bagaimana situasi dan kondisi Kota Malang ini dalam 5 tahun kedepan,” kata Wahyu, Rabu (9/7/2025).

Ia menyebut nantinya Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang akan mendetilkan dan berupaya bisa agar bisa merealisasikannya. Wahyu menjelaskan bahwa program-program tersebut harus diimbangi dengan kemampuan yang cukup.

“Usulannya dari DPRD, Pansus nanti akan lihat bagaimana kedepannya,” ucap Orang Nomor Satu di Jajaran Pemkot Malang itu.

Sementara itu, Ketua Pansus Ranperda RPJMD Tahun anggaran 2025, Suryadi mengatakan keoptimisannya kepada RPJMD Tahun 2025. Ia menambahkan bahwa pagu indikatif sudah ditetapkan dengan realitas, proyeksi dan semacamnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa menggali potensi pendapatan asli daerah. Bercermin dari pengalaman Covid yang mencapai angka Rp2,7 Triliun.

“Sehingga kami optimis diatas 3 Triliun, syukur-syukur bisa sampai karena ini jangka panjang 5 tahun kedepan,” jelas Suryadi.

Ia menilai bahwa pagu indikatif RPJMD itu sudah ditetapkan berada di angka Rp1,1 Triliun setiap tahunnya. Dengan berjenjang 2025-2026 itu sudah ditetapkan sehingga dapat menentukan postur APBD.

“Tentu kami memang harus melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi kaitan dengan pendapatan asli daerah. Karena beban ini tidak hanya untuk Pemerintah Kota Malang tetapi juga keterlibatan dari semua pihak,” ucapnya.

Menurutnya sektor yang dapat mengangkat PAD agar tercapai Rp4 Triliun ialah mengenai visi misi Wali Kota yang masuk ke dalam RPJMD 2025-2029. Kemudian lima program yang menjadi program unggulan Wali Kota dirumuskan menjadi dua hal.

Hal tersebut dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama percepatan transformasi sosial yang didalamnya ada sektor pendidikan. Kemudian percepatan transformasi ekonomi.

“Sehingga kami potret agar masuk di indikator kinerja utama yang diturunkan menjadi Indikator kinerja masing-masing OPD. Hingga dapat memastikan janji-janji politik Pemerintah Kota Malang atas arahan dari Ketua DPRD juga harus didalami secara betul,” urainya.

Suryadi menjelaskan Rp4 Triliun ini merupakan APBD antara pendapatan asli daerah dan dana tranfer jadi satu.

Suryadi menyebut program unggulan perlu di rekonstruksi mengingat Wali Kota Malang memiliki 10 dasa bhakti.

“Jadi lebih difokuskan supaya tidak melebar karena cukup banyak sehingga intervensi anggaran bisa nampak,” tutupnya.