Peweimalang.com, Kabupaten Malang – Kericuhan berujung tindak kekerasan pecah di lingkungan gedung DPRD Kabupaten Malang pada Jumat 11 September 2026, kemarin.
Insiden tersebut mengakibatkan seorang anggota DPRD dari Fraksi PDI Perjuangan, Zulham Mubarok, harus menjalani perawatan intensif dan rawat inap di RSUD Kanjuruhan setelah mengalami luka-luka akibat diduga menjadi korban penganiayaan saat berupaya melerai ketegangan.
Peristiwa ini bermula dari audiensi antara seorang warga bernama Hadi Wiyono alias Pak Dur dengan dua anggota DPRD, yakni Dofic Soroanggomo dari Partai Golkar dan Alaik Mubarok dari Partai Gerindra.
Pertemuan itu membahas polemik akses jalan Bendungan Lahor di Kecamatan Sumberpucung, di mana warga menuntut agar jalur tersebut dibuka secara penuh selama 24 jam.
Diskusi yang awalnya berupa audiensi mendadak memanas dan berujung pada aksi saling dorong di dalam ruangan.
Ketegangan kian tak terkendali dan menjalar dari ruang rapat hingga ke area lobi gedung dewan, di tengah upaya sejumlah pihak yang mendesak warga untuk meninggalkan lokasi.
Melihat situasi yang semakin memanas, Zulham Mubarok turun tangan untuk meredakan ketegangan.
Namun, saat berniat melerai, ia justru menghadapi perlawanan verbal hingga mengalami kekerasan fisik berupa benturan kepala yang diarahkan kepadanya secara berulang kali oleh pelaku.
Berita Terkait:
Niat Melerai, Anggota DPRD Kabupaten Malang Disundul Warga hingga Masuk Rumah Sakit
Kasus ini dengan cepat menjadi sorotan publik setelah rekaman video amatirnya beredar luas di berbagai platform media sosial.
Di tengah gelombang kecaman, sempat muncul upaya pembelokan fakta melalui unggahan video berdarah narasi tidak sesuai dengan kenyataan, salah satunya melalui akun TikTok @pakdhe1238.
Dalam video di akun tiktok tersebut tertulis narasi yang memicu kekecewaan mendalam dari warganet dan masyarakat luas tentang sikap sejumlah wakil rakyat tidak mencerminkan empati terhadap konstituen.
Menanggapi insiden tersebut, berbagai kalangan mendesak Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Malang untuk segera turun tangan mengusut tuntas kasus dugaan arogansi dan kekerasan ini secara transparan, serta menjatuhkan sanksi tegas sesuai dengan aturan etik yang berlaku demi menjaga marwah lembaga legislatif.
