Tekan Kemiskinan di Malang Selatan, Pemprov Jatim Gelontorkan Bansos Sebesar 16 Miliar

Peweimalang.com, Kab Malang – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim menyalurkan bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat Rp. 16. 137.789.500 untuk Kabupaten Malang. Program ini menjadi bagian dari strategi besar Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa dalam mempercepat penurunan angka kemiskinan yang diberikan di Pendopo Agung, Rabu (27/8/2025).

Khofifah menegaskan bahwa penyaluran bantuan sosial harus tepat sasaran sesuai dengan karakteristik penerima. Menurutnya, bantuan sosial ini ada yang bersifat charity dan empowerment.

“Jadi kalau yang KPM Jawara maka sifatnya itu adalah mendorong penguatan ekonomi mereka, bantalannya adalah bantalan ekonomi. Tetapi kalau PKH plus bantalannya adalah bantalan sosial,” jelas Khofifah, Rabu (27/8/2025).

Selain itu, Khofifah juga memberikan bantuan alat mesin pertanian (alsintan) serta program pasar murah untuk menekan harga kebutuhan pokok.

Wakil Bupati Malang, Lathifah Shohib menyambut positif langkah Pemprov Jatim dalam menekan angka kemiskinan. Ia menyebut bahwa ini merupakan rezeki besar untuk Kabupaten Malang.

“Ini menjadi perhatian khusus bagi Gubernur karena jumlah penduduk miskin di Kabupaten Malang sangat tinggi,” kata Wakil Bupati Malang itu.

Ia menyebut bahwa sekitar 500 masyarakat Kabupaten Malang menerima bantuan sosial ini. Dari laporan Dinas Sosial (Dinsos) Jawa Timur sebanyak Rp. 16.137.789.500 yang diberikan kepada Kabupaten Malang. Ia menambahkan bahwa dana yang digunakan merupakan APBD murni dan APBD perubahan Provinsi Jawa Timur.

“Ya harapannya bisa menurunkan tingkat kemiskinan di Kabupaten Malang, Ini sesuatu yang luar biasa. Karena atensi untuk mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Malang,” tambahnya.

Ia juga menegaskan bahwa pemberian bantuan sosial ini nantinya akan digunakan sesuai dengan tujuan pemberian bansos. Ia menekankan kepada Dinsos Kabupaten Malang untuk melakukan pendampingan.

“Pasti untuk itu nanti Bu Panca (Kepala Dinsos) yang akan memantau terkait dengan tindak lanjut dari pemberian bantuan tadi,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinsos Jawa Timur, Restu Novi menyampaikan bahwa di Kabupaten Malang masuk ke dalam sepuluh besar jumlah penduduk miskin di Jawa Timur.

“Kemiskinan ekstrim yang diperingkat pertama Sumenep dan Sampang di peringkat dua, kalau Kabupaten Malang masuk sepuluh besar,” jelas Novi.

Menurutnya, kemiskinan bukan hanya soal masalah perut. Namun juga, masalah lingkungan, sanitasi, perumahan, infrastruktur dan sebagainya.

“Di daerah-daerah yang pasti untuk pemberdayaan pertanian supaya lebih produktif,” ujarnya.

Ia juga menekankan bahwa bantuan ini sebagai bentuk penekanan terhadap angka kemiskinan di Kabupaten Malang. Ia menyebut juga ada perluasan terhadap bantuan sosial.

PKH Plus diperluas dari 1.325 menjadi 2.406 penerima. Bantuan Kemiskinan ekstrim naik dari 1.500 menjadi 2.701 penerima. Untuk Putri Jawara atau single mom meningkat dari 100 menjadi 300 penerima.

Selain itu, program Jatim Puspa juga diberikan untuk KPM yang sudah graduasi dari PKH, dengan dukungan modal Rp.2,5 juta per orang melalui transfer desa.

“Efisiensi anggaran perjalanan kami alihkan untuk penebalan bantuan sosial. Targetnya angka kemiskinan dari 9,5 persen turun menjadi 9,1 persen,” tutupnya.