Kepala Kantor Staf Presiden Apresiasi Sekolah Rakyat di Kota Malang
- calendar_month Jumat, 20 Jun 2025

Kepala Kantor Staf Presiden Letjen TNI (Purn) Anto Mukti Putranto (depan tengah), meninjau langsung kesiapan Sekolah Rakyat di Kota Malang. (Foto : Ist)
Peweimalang.com, Kota Malang – Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) RI, Letjen TNI (Purn) Anto Mukti Putranto, meninjau langsung kesiapan Sekolah Rakyat di Politeknik Kota Malang (Poltekom).
Tinjauan ini didampingi langsung Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, Jumat (20/6/2025).
Putranto menyampaikan apresiasinya terhadap Pemerintah Kota (Pemkot) Malang, mengenai progres kesiapan Sekolah Rakyat (SR) di Kota Malang.
Menurutnya, sudah mendekati standar yang ditetapkan. Meski memanfaatkan bangunan yang sudah ada.
Pihaknya juga mengungkapkan, program SR ini nantinya akan menampung 1.000 anak yang kurang mampu. Namun di tahap pertama, ditargetkan untuk 100 anak terlebih dahulu.
Ia menyebut pembangunan SR, untuk memutus rantai kemiskinan di Indonesia, melalui pemerataan pendidikan.
Sekolah Rakyat ini nantinya, akan dilengkapi dengan laboratorium dan masing-masing sekolah akan dilengkapi dengan CCTV.
“Sekolah Rakyat ini dibikin model asrama, lengkap dengan laboratorium. Tiap sekolah dilengkapi dengan CCTV. Sehingga kapan pun saya dan Presiden ingin melihat anak-anak belajar melalui CCTV,” ungkapnya.
Putranto juga menambahkan, nantinya akan diupayakan menyamakan standarisasi di seluruh pelosok negeri. Sehingga muncul standarisasi yang sama di seluruh Indonesia.
“Intinya bapak Presiden ingin masyarakat kita lebih maju, siap menghadapi masa depan. Maka SDM perlu dilakukan dengan tekad yang kuat,” tukasnya.
Sementara itu, Sekretaris Dirjen Kemensos, Idit Supriyadi Priatna menambahkan, Sekolah Rakyat ini mulai aktif 7 Juli mendatang. Untuk tanggal 14 Juli, akan dicanangkan dan nantinya Presiden melakukan secara massal di 100 titik.
“Semua kebutuhan siswa terpenuhi. Mulai ujung rambut sampai ujung kaki,” ungkap Supriyadi.
“Kalau uang saku tidak, karena mereka setiap hari didalam asrama. Kebutuhan sandang pangan terpenuhi semua terjamin dan terstandar,” tegasnya.
Ia juga menjelaskan, lahan yang digunakan untuk Sekolah Rakyat harus milik Pemerintah Daerah sendiri. Nantinya akan didirikan disemua jenjang mulai dari SD, SMP dan SMA dalam satu kawasan.
“IPDN tidak dimanfaatkan untuk SMA, SR akan berdiri di satu kawasan lengkap dengan fasilitas yang disediakan sesuai standar, di IPDN itu sementara,” ujarnya.
- Penulis: Agung Budi
- Editor: Redaksi PWI Malang Raya
- Sumber: Liputan
Saat ini belum ada komentar