Dua Tahun Tanpa Definitif, Bupati Malang Lantik Sekda Kabupaten Malang Definitif

Peweimalang.com, Kabupaten Malang – Bupati Malang HM Sanusi akhirnya melantik hasil seleksi Calon Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang definitif, Kamis (25/9/2025).

Pengambilan sumpah jabatan Sekda Kabupaten Malang definitif tersebut dilakukan di Pendopo Agung Kabupaten Malang, Jalan Agus Salim no. 7, Kota Malang.

Jabatan Sekda Kabupaten Malang tersebut dilakukan setelah dua tahun kursi jabatan Sekda tanpa pejabat definitif, dan saat ini Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya (DPKPCK) Kabupaten Malang, Dr. Ir. Budiar, M.Si. resmi menjabat sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang.

Acara pelantikan tersebut dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Malang Darmadi, dan disaksikan sejumlah pejabat tinggi Pemkab Malang.

Kekosongan jabatan Sekda Kabupaten Malang itu, sejak Wahyu Hidayat, yang kini Walikota Malang ditunjuk sebagai Penjabat (PJ) Wali Kota Malang sejak 24 September 2023 sampai 10 Agustus 2024 silam.

Dikesempatan itu, Bupati Malang HM Sanusi berharap seluruh pejabat yang dilantik bisa fokus menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan memegang teguh budaya kerja 5K: Kerja Keras, Kerja Cerdas, Kerja Ikhlas, Kerja Tuntas, dan Kerja Prestasi.

“Saya yakin dan percaya, jabatan yang Saudara emban bisa dilaksanakan sebaik-baiknya, pastikan seluruh ASN di Kabupaten Malang berkomitmen memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” ucapnya, saat memberikan sambutan dalam pelantikan di Pendopo Agung Kabupaten Malang, Jalan Agus Salim, No.7, Kota Malang, Kamis (25/9/2025).

Terlebih, lanjut Sanusi, dalam proses seleksi pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) Sekda Kabupaten Malang, nama Dr. Ir. Budiar, M.Si. terpilih sebagai Sekda definitif, untuk itu diharapkan dapat bersinergi dan dapat berintegritas serta transparan, sebab akan ada sanksi tegas jika ditemukan tindakan curang maupun pelanggaran hukum.

“Iya, itu (Sekda Budiar yang dilantik). Paling bagus dia, sudah waktunya ditetapkan. Saya tekankan bahwa tidak ada toleransi untuk hal itu. Ini komitmen kita bersama agar tata kelola pemerintahan di Kabupaten Malang semakin baik, menuju world class government,” tukasnya.