Datangi Pemkot Malang, Komisi IV DPRD Kabupaten Malang Mohon Kuota SPMB

Peweimalang.com, Kota Malang – Beberapa anggota legislatif Kabupaten Malang mendatangi kantor Wali Kota Malang untuk menindaklanjuti rencana kerja sama pendidikan dengan Pemerintah Kota (Pemkot) setempat, Selasa (5/8/2025).

Anggota legislatif tersebut tergabung dalam Komisi IV DPRD Kabupaten Malang yang membidangi Bidang Kesejahteraan Rakyat.

Selain Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Malang, Zia’ul Haq, tampak juga dihadiri Kepala Bagian Kerja Sama, Sekda Kabupaten Malang R. Ichwanul Muslimin S.H., M.Si.

Rombongan datang untuk dapat membuka kuota Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di Kota Malang bagi warga Kabupaten Malang.

Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Malang, Zia’ul Haq saat ditemui awak media usai pertemuan dengan Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengatakan, pertemuan ini sebagai tindak lanjut dari rencana kerja sama pendidikan dengan Pemkot Malang, yang diharapkan dapat membuka akses bagi warga Kabupaten Malang yang tinggal di wilayah perbatasan, untuk bersekolah di Kota Malang.

“Ini kan harapannya ada MoU, government to government. Pemkot dengan Pemkab Malang. Karena pada Mei lalu sudah kami layangkan dan beberapa daerah sudah teken, tetapi Pemkot Malang belum, makanya kami ikut turun,” ucapnya.

Zia menjelaskan, di daerah perbatasan Kabupaten Malang, banyak warga yang kesulitan mendapatkan akses pendidikan ke jenjang SMP. Padahal secara geografis, menurutnya beberapa desa seperti Mangliawan di Kecamatan Pakis, justru lebih dekat ke Kota Malang dibandingkan ke sekolah di Kabupaten.

“Kalau warga Mangliawan mau ke SMPN 24 Kota Malang, itu hanya jalan kaki lewat jembatan, sudah sampai. Tapi sekarang sistem gak memungkinkan. Yang daftar paling 100–150 orang. Yang terfasilitasi juga gak sampai ratusan,” jelasnya.

Terlebih, lanjut Zia, keterbatasan sekolah negeri di wilayah perbatasan menjadi masalah yang belum terpecahkan sejak lama. Salah satu contohnya adalah Kecamatan Pakis yang hanya memiliki dua SMP Negeri, yakni SMPN 1 Pakis dan SMPN 2 Pakis di Banjarejo, yang lokasinya jauh dari beberapa desa lainnya.

“Sejak 2014 saya menjabat, warga Pakis sudah mengeluh. Sudah kami layangkan surat ke kementerian untuk membangun SMP Negeri, tapi sampai sekarang belum turun. Di Pakis itu ada 12 desa, dan sekolah hanya dua. Akses ke SMPN 2 di Banjarejo itu jauh,” ulasnya.

Untuk itu, tambah Zia, solusi ideal jangka panjang adalah pembangunan sekolah baru di wilayah perbatasan. Namun proses pembangunan sekolah negeri membutuhkan waktu dan prosedur yang panjang sebab harus sesuai dengan aturan di pemerintah pusat. Berbeda dengan pendirian sekolah swasta yang lebih fleksibel.

“Ya, memang wajar kalau kuota 90 persen untuk warga Kota Malang. Tapi kalau kita bicara Malang, ini kan satu, AREMA. Kalau soal pemerintahan ini hanya administratif,” benernya.

Apalagi, Zia menegaskan, langkah ini sebelumnya telah berhasil dilakukan dengan beberapa daerah lain. Di antaranya, yakni Kabupaten Lumajang, Kediri, dan Pasuruan.

Dijelaskannya, melalui kerja sama ini, pihaknya ingin agar warga Kabupaten Malang yang tinggal di wilayah perbatasan, meliputi kecamatan Pakis, Dau, Singosari, Tajinan, dan Wagir dapat difasilitasi untuk bisa mendaftar di sekolah-sekolah negeri yang ada di Kota Malang.

“Kalau pendaftaran siswa baru, mereka ini kan secara sistem itu kan tertolak. Harapannya dengan MoU yang sudah kami layangkan ke Dinas Pendidikan, warga perbatasan ini bisa tetap bersekolah di Kota Malang,” tegasnya.

Terpisah, Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat menyambut baik usulan kerja sama pendidikan ini, dan Pemkot Malang siap memfasilitasi warga Kabupaten Malang, khususnya yang tinggal di wilayah perbatasan, untuk mengakses layanan pendidikan di Kota Malang.

“Kami menyambut baik usulan itu, dan kami siap memfasilitasi itu, kita juga akan segera menandatangani MoU,” tukasnya singkat.